Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:       
1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.     
2. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor telah lulus uji tipe.     
3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat, dirakit, dan / atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT.     
4. Surat Keputusan Rancang Bangun yang selanjutnya disingkat SKRB adalah Keputusan Direktur Jenderal terhadap pengesahan dari pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.     
5. Cacat Produksi adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.     
6. Cacat Desain adalah kesalahan pada saat desain komponen dan/atau sistem Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan standar mutu desain yang ditetapkan.     
7. Kesalahan Produksi adalah kesalahan dalam suatu kegiatan pembuatan dan/atau perakitan kendaraan bermotor yang menyebabkan fungsi dan unjuk kerja komponen tidak bekerja secara optimal.     
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.     
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.     
BAB II
KRITERIA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2
(1) Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau SKRB dilakukan penarikan kembali dalam hal:     
a. terdapat indikasi Cacat Produksi pada kendaraan bermotor; atau     
b. ditemukan Cacat Produksi pada kendaraan bermotor.     
(2) Penarikan kembali kendaraan bermotor dalam hal terdapat indikasi Cacat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau perbaikan Kendaraan Bermotor.     
(3) Penarikan kembali kendaraan bermotor dalam hal ditemukan Cacat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perbaikan Kendaraan Bermotor.     
(4) Penarikan kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.     
Pasal 3
(1) Indikasi Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan temuan atau laporan dari:     
a. perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor;     
b. surat keterangan ketidaksesuaian pada uji sampel Kendaraan Bermotor;     
c. investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau     
d. pengaduan masyarakat.     
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan kepada perakit, pembuat, pengimpor, distributor, pemegang merek Kendaraan Bermotor, atau penjual kendaraan bermotor.     
Pasal 4
Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.       
Pasal 5
Kendaraan Bermotor yang ditemukan Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:       
a. Cacat Desain; dan/atau     
b. Kesalahan Produksi.     
Pasal 6
Penarikan kembali kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.       
BAB III
TATA CARA PENARIKAN KEMBALI DAN PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 7
(1) Perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor harus memiliki standar operasional prosedur secara tertulis.     
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.     
Pasal 8
(1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor melakukan pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor untuk dilakukan penarikan kembali.     
(2) Dalam hal keadaan mendesak, penarikan kembali kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum menyampaikan laporan kepada Menteri.     
(3) Pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:     
a. telepon;     
b. surat;     
c. media cetak; dan/atau     
d. media elektronik.     
Pasal 9
(1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan / atau perbaikan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.     
(2) Perbaikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar operasional prosedur dari perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.     
(3) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.     
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 10
(1) Laporan penarikan kembali kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:     
a. nama perusahaan;     
b. alamat;     
c. merk/ tipe;     
d. periode tahun pembuatan/perakitan;     
e. jumlah kendaraan;     
f. permasalahan;     
g. dampak kerusakan kendaraan bermotor;     
h. periode pelaporan; dan     
i. metode pemberitahuan ke konsumen.     
(2) Laporan Penarikan kembali terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal penarikan.     
Pasal 11
(1) Laporan penarikan kembali kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:     
a. laporan penarikan kembali untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan; dan     
b. laporan perkembangan pemeriksaan dan/ atau perbaikan.     
(2) Laporan perkembangan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:     
a. jumlah kendaraan yang telah dilakukan perbaikan;     
b. persentase pencapaian;     
c. metode perbaikan; dan     
d. komponen yang dilakukan perbaikan.     
(3) Laporan perkembangan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan penarikan kembali.     
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Agustus 2019
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 910

Dokumen: