Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018

PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

KONSIDERANS

PENGERTIAN

1.

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

2.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3.	Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

4.	Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memasang Sistem PLTS Atap.

5.	kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.

6.	kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.

7.	Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

8.	Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

9.	Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

10.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

11.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.

12.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018

MODES

Fulltext List

TAGS

Energi permen panel surya atap 2018 permen panel surya 2018 permen panel surya permen esdm 49 2018 permen esdm no 49 2018 permen esdm 49 tahun 2018 permen esdm nomor 49 tahun 2018

SHARE

Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail