Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
TINGKAT MUTU PELAYANAN
Pasal 2
Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:       
a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);     
b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);     
c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);     
d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;     
e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;     
f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;     
g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;     
h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;     
i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;     
j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;     
k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;     
l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan     
m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.     
Pasal 3
(1) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan.     
(2) PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.     
Pasal 4
(1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:     
a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;     
b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan     
c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.     
(2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi.     
(3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.     
(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:     
a. kondisi geografis; dan     
b. kondisi jaringan eksisting.     
Pasal 5
(1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero).     
(2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.     
Pasal 6
(1) PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator:     
a. lama gangguan;     
b. jumlah gangguan;     
c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;     
d. kesalahan pembacaan kWh meter;     
e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau     
f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.     
(2) Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:     
a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau     
b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).     
(3) Untuk Konsumen pada Tarif Tenaga Listrik Prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan tagihan pada Konsumen untuk Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya Tersambung yang sama.     
(4) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.     
(5) PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.     
(6) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).     
Pasal 7
(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila:     
a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;     
b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT PLN (Persero);     
c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau     
d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(2) PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.     
Pasal 8
(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila terjadi sebab kahar.     
(2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.     

Dokumen: