Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen serta dalam rangka pengaturan biaya sertiļ¬kasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik, perlu mengatur kembali tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:       
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).     
2. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).     
3. Tarif Tenaga Listrik Reguler adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.     
4. Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.     
5. Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya.     
6. Jaminan Langganan Tenaga Listrik adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Konsumen.     
7. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang kedapatan pada waktu dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.     
8. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.     
9. Biaya Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disebut Biaya SLO adalah biaya yang dikeluarkan oleh Konsumen dalam pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.     
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.     
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.     
BAB II
TINGKAT MUTU PELAYANAN
Pasal 2
Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:       
a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);     
b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);     
c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);     
d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;     
e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;     
f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;     
g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;     
h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;     
i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;     
j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;     
k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;     
l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan     
m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.     
Pasal 3
(1) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan.     
(2) PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.     
Pasal 4
(1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:     
a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;     
b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan     
c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.     
(2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi.     
(3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.     
(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:     
a. kondisi geografis; dan     
b. kondisi jaringan eksisting.     
Pasal 5
(1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero).     
(2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.     
Pasal 6
(1) PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator:     
a. lama gangguan;     
b. jumlah gangguan;     
c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;     
d. kesalahan pembacaan kWh meter;     
e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau     
f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.     
(2) Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:     
a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau     
b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).     
(3) Untuk Konsumen pada Tarif Tenaga Listrik Prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan tagihan pada Konsumen untuk Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya Tersambung yang sama.     
(4) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.     
(5) PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.     
(6) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).     
Pasal 7
(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila:     
a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;     
b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT PLN (Persero);     
c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau     
d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(2) PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.     
Pasal 8
(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila terjadi sebab kahar.     
(2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.     
BAB III
BIAYA PENYAMBUNGAN DAN JAMINAN LANGGANAN TENAGA LISTRIK
Bagian Kesatu
Biaya Penyambungan
Pasal 9
(1) Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya dikenakan Biaya Penyambungan.     
(2) Dalam penyambungan tenaga listrik, Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya dapat memilih sambungan listrik berdasarkan Tarif Tenaga Listrik Reguler atau Tarif Tenaga Listrik Prabayar.     
Pasal 10
(1) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk penyambungan baru atau penambahan daya tenaga listrik yang disambung dengan jaringan standar ditetapkan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
(2) Direksi PT PLN (Persero) dapat menetapkan Biaya Penyambungan lebih rendah dari Biaya Penyambungan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.     
(3) Dalam hal Konsumen menginginkan tingkat mutu tenaga listrik, keandalan, dan/atau estetika tertentu atau adanya ketentuan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan jaringan khusus, penambahan biaya tersebut menjadi beban Konsumen dengan tetap dikenakan Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan biaya dan persyaratan pembayaran Biaya Penyambungan ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).     
Pasal 11
(1) Direksi PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besarnya Biaya Penyambungan untuk tiap-tiap kelompok sambungan di setiap unit pelayanan.     
(2) Direksi PT PLN (Persero) wajib melaporkan realisasi pelaksanaan penyambungan tenaga listrik kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap triwulan.     
Bagian Kedua
Jaminan Langganan Tenaga Listrik
Pasal 12
(1) Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler dikenakan Jaminan Langganan Tenaga Listrik.     
(2) Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar atau senilai biaya rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan sesuai golongan tarif yang dibayarkan/diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyambungan baru atau perubahan daya.     
(3) Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk bank garansi untuk:     
a. konsumen tegangan rendah, yaitu:     
1) golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan     
2) golongan tarif untuk keperluan industri sedang dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.     
b. konsumen tegangan menengah; dan     
c. konsumen tegangan tinggi.     
(4) Pengelolaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan Konsumen dan PT PLN (Persero).     
(5) Direksi PT PLN (Persero) dapat menetapkan Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.     
(6) Konsumen yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau berpindah ke Tarif Tenaga Listrik Prabayar, Jaminan Langganan Tenaga Listrik dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PT PLN (Persero) yang belum dilunasi.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).     
BAB IV
BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN TAGIHAN SUSULAN
Bagian Kesatu
Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik
Pasal 13
(1) Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero).     
(2) Jika Konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
Bagian Kedua
Tagihan Susulan
Pasal 14
(1) PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.     
(2) Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:     
a. pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;     
b. pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;     
c. pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan     
d. pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Konsumen.     
Pasal 15
(1) Konsumen dan bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.     
(2) Tagihan Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:     
a. Pelanggaran Golongan I (P I):     
1) Untuk Konsumen yang dikenakan biaya beban TS1 = 6 x (2 x Daya Tersambung (kVA)) x Biaya Beban (Rp/kVA);     
2) Untuk Konsumen yang dikenakan rekening minimum TS1 = 6 x (2 x Rekening Minimum (Rupiah) Konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik);     
b. Pelanggaran Golongan II (P II):
TS2 = 9 x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik;     
c. Pelanggaran Golongan III (P III):
TS3 = TS1 + TS2;     
d. Pelanggaran Golongan IV (P IV):     
1) Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA:
TS4 = {9 x (2 x Daya Kedapatan (kVA) x Biaya Beban (Rp/kVA))} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)};     
2) Untuk Daya Kedapatan lebih besar dari 900 VA:
TS4 = {9 x (2 x 40 jam nyala x Daya Kedapatan (kVA) x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)}.     
Pasal 16
Direksi PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beserta data pendukung kepada Direktur Jenderal setiap bulan.      
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tagihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) dan disahkan oleh Direktur Jenderal.      
BAB V
BIAYA SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Pasal 18
(1) Setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi sebelum dilakukan penyambungan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).     
(2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Biaya SLO dengan besaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
(3) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas atas biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik.     
(4) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 19
(1) Biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan kapasitas 197 kVA dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:     
a. dilakukan bersamaan dengan pembayaran Biaya Penyambungan baru;     
b. dilakukan bersamaan dengan pembayaran biaya penambahan daya; atau     
c. dilakukan setelah mendapat pemberitahuan dari PT PLN (Persero) untuk sertifikasi ulang terhadap Sertifikat Laik Operasi yang telah habis masa berlakunya.     
(2) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PT PLN (Persero) melalui layanan 1 (satu) pintu.     
(3) Dalam hal belum diberlakukan layanan 1 (satu) pintu oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Biaya SLO dapat dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.     
(4) Direksi PT PLN (Persero) mengatur lebih lanjut ketentuan layanan 1 (satu) pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penerusan Biaya SLO untuk dibayarkan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.     
Pasal 20
(1) Terhadap biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dengan kapasitas lebih dari 197 kVA dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.     
(2) Terhadap biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang telah mendapat Akreditasi Menteri atau Lembaga Inspeksi Teknik yang mendapat penunjukan Menteri.     
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Maret 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 485

Dokumen: