Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB IV
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 9
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Pusat, diatur sebagai berikut:       
a. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri dengan Menteri atau Kepala Lembaga Pengguna setingkat Menteri;     
b. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna setingkat eselon I kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;     
c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Pejabat setingkat Eselon I pada lembaga Pengguna sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a;     
d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;     
e. Pemberian hak akses kepada lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan     
f. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna.     

Dokumen: