Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB IV
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 10
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Provinsi, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:       
g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.     

Dokumen: