Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB IV
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 10
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Provinsi, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:       
a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna tingkat Provinsi kepada Gubernur;     
b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada lembaga Pengguna tingkat Provinsi;     
c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kepala unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Provinsi sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;     
d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;     
e. Pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;     
f. Gubernur melalui unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan     
g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.     

Dokumen: