Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
Pasal 7
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.     
(2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada:     
a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal hak akses kepada petugas di lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lembaga pengguna di tingkat pusat;     
b. Gubernur perihal hak akses kepada petugas pada Penyelenggara Provinsi dan lembaga pengguna di tingkat provinsi;dan     
c. Bupati/walikota perihal hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana kabupaten/kota dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota.     

Dokumen: