Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
Pasal 7
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.     
(2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada:     
a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal hak akses kepada petugas di lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lembaga pengguna di tingkat pusat;     
b. Gubernur perihal hak akses kepada petugas pada Penyelenggara Provinsi dan lembaga pengguna di tingkat provinsi;dan     
c. Bupati/walikota perihal hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana kabupaten/kota dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota.     
Pasal 8
Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:       
a. Pemberian izin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur di dalam Perjanjian Kerjasama dengan lembaga Pengguna;     
b. Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur;     
c. Izin sebagaimana dimaksud huruf b sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi dengan lembaga pengguna tingkat provinsi;     
d. Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota;     
e. Izin sebagaimana dimaksud huruf d sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota dengan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota;     
f. Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf c sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan     
g. Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf e sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.     

Dokumen: