Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB II
-
Bagian Kedua
Cakupan Pelayanan
Pasal 4
Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi:      
a. Lembaga Negara;     
b. Kementerian;     
c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;dan     
d. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Pusat.     

Dokumen: