Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB II
-
Bagian Kesatu
Lingkup Pemanfaatan
Pasal 2
(1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.     
(2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.     
Bagian Kedua
Cakupan Pelayanan
Pasal 3
Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh:      
a. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;     
b. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil; dan     
c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.     
Pasal 4
Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi:      
a. Lembaga Negara;     
b. Kementerian;     
c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;dan     
d. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Pusat.     
Pasal 5
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.      
Pasal 6
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:      
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;dan     
b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.     

Dokumen: