Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

META KETERANGAN
Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
SubJudul PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
Jenis PERMENDAGRI
Nomor 19
Tahun 2017
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 29 Maret 2017
Nama Jabatan Penetapan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan TJAHJO KUMOLO
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 30 Maret 2017
Nama Jabatan Pengundangan DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan WIDODO EKATJAHJANA
Publikasi Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 481
Tahun Publikasi 2017
Penjelasan NA
POHON PERATURAN
  •  
    • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 19 TAHUN 2017
      TENTANG
      PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
      • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
      • KONSIDERANS
      • Mengingat:

        1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
        2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
      • DIKTUM
    • BATANG TUBUH
 
  • BAB I PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
  • BAB II PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.
TAGS
HO/SKDU/SITU
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail