Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-14/MEN/IV/2006 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
(1) Penyampaian laporan ketenagakerjaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat.      
(2) Dalam hal penyampaian laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pos, maka tanggal dan stempel kantor pos pada bukti pencatatan dimaksud merupakan tanggal penyampaian.      
(3) Laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) dengan menggunakan bentuk Laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.      
(4) Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan tanpa dipungut biaya oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.      
(5) Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, setelah menerima laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat dan memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran.      
(6) Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan dari perusahaan wajib menyampaikan data laporan ketenagakerjaan dimaksud kepada Menteri.      
(7) Petunjuk teknis pengisian bentuk laporan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.