Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-14/MEN/IV/2006 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa tata cara pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 06/MEN/1995 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang penyampaiannya dilaksanakan secara langsung atau melalui pos oleh perusahaan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota dan selanjutnya oleh instansi yang bersangkutan diteruskan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan pada Provinsi dan Pusat, yang saat ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Pemerintah mengalami kendala dalam menetapkan kebijakan mengenai hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja secara nasional;
b. bahwa penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sangat penting terutama menghadapi era globalisasi yang menuntut tersedianya data yang akurat, cepat dan terukur serta sedapat mungkin berbasis teknologi informasi, sehingga penetapan kebijakan dapat mengakomodir kebutuhan hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perlakuan yang tidak memihak (fair treatment) dan dilaksanakan seragam (eguat emplementation) untuk seluruh Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, dipandang perlu untuk mengubah tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and CommeL: (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P tahun 2005.
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:     
a. Pengusaha adalah:      
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;      
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;      
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.      
b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;      
c. Laporan ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan;      
d. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi yang ditunjuk oleh Menteri dan diserahi tugas mengawasi serta menegakkan hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;      
e. Basis Data Wajib Ketenagakerjaan Di Perusahaan adalah suatu aplikasi sistem informasi yang mengumpulkan, mengelola dan memverifikasi data dan informasi Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan;      
f. Data Wajib Lapor ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Nasional adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan secara nasional sebagai bahan perumusan kebijakan secara nasional;      
g. Data-Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Provinsi adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan yang ada di wilayah provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat provinsi;      
h. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Yang ada di wilayah kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota.      
Pasal 2
(1) Pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.      
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dalam bentuk data elektronik yang dihimpun dalam Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan melalui Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (SI DEPNAKER).      
Pasal 3
(1) Laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibuat dengan menggunakan bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.      
(2) Basis Data Wajib Lapor ketengakerjaan di Perusahaan setelah menerima laporan ketenagakerjaan wajib memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran.      
(3) Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) menghimpun dan menyajikan data wajib lapor ketenagakerjaan untuk skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.      
(4) Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan dapat diakses oleh perusahaan atau unit pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui jaringan sistem informasi yang telah ditetapkan secara proporsional.      
(5) Tata Cara memperoleh Data Wajib lapor Ketenagakerjaan melalui Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan.      
Pasal 4
Dalam hal pada Kabupaten/Kota belum terdapat fasilitas yang dapat mengakses data elektronik dari Basis Data Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, maka laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tempat unit perusahaan berada baik kantor pusat, cabang maupun bagian perusahaan yang berdiri sendiri, dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan kepada Menteri secara tertulis.     
Pasal 5
(1) Penyampaian laporan ketenagakerjaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat.      
(2) Dalam hal penyampaian laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pos, maka tanggal dan stempel kantor pos pada bukti pencatatan dimaksud merupakan tanggal penyampaian.      
(3) Laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) dengan menggunakan bentuk Laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.      
(4) Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan tanpa dipungut biaya oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.      
(5) Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, setelah menerima laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat dan memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran.      
(6) Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan dari perusahaan wajib menyampaikan data laporan ketenagakerjaan dimaksud kepada Menteri.      
(7) Petunjuk teknis pengisian bentuk laporan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.      
Pasal 6
Perusahaan yang telah melaporkan keadaan ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per. 06/MEN/1996 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan, sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan     
Pasal 7
Pengawasan terhadap Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.     
Pasal 8
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.06/Men/1995 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-170/MEN/1981 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Tugas Menerima Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.     
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 24 April 2006
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ERMAN SUPARNO