-
-
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
--- PILIH BAB ---
- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL
- BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEPESERTAAN
- BAB IV JANGKA WAKTU PELINDUNGAN
- BAB V IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
- BAB VI MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
- BAB VII TATA CARA PELAPORAN DAN KLAIM
- BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI
- BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB X KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XI KETENTUAN PENUTUP
-
BATANG TUBUH
-
BAB II
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Pasal 2
(1) | Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional. |
(2) | Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | |
Pasal 3
(1) | Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
(2) | Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang meliputi: | |
Pasal 4
(1) | Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program: | |
(2) | Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT. |
Pasal 5
-
PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 -
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023