Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
KONSIDERANS

Menimbang:

a. bahwa manfaat jaminan hari tua bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi;
b. bahwa dengan adanya dinamika hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pelindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, harus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      
1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.     
2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.     
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.     
4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022

META KETERANGAN
Judul Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022
SubJudul TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
Jenis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER)
Nomor 4
Tahun 2022
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 26 April 2022
Nama Jabatan Penetapan MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan IDA FAUZIYAH
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 26 April 2022
Nama Jabatan Pengundangan DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan BENNY RIYANTO
Publikasi Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 451
Tahun Publikasi 2022
Penjelasan NA
MODES
Fulltext List
TAGS
Ketenagakerjaan JHT BPJS Ketenagakerjaan
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022
  3. PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI TEMPAT KERJA
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022
  4. PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022
  5. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
Dokumen:
  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022