Loading Offers..

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017

META KETERANGAN
Judul Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017
SubJudul PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
Jenis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER)
Nomor 21
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 22 November 2017
Tanggal Pengundangan 22 November 2017
Publikasi Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 1673
Tahun Publikasi 2017
Penjelasan NA
POHON PERATURAN
  •  
    • PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 21 TAHUN 2017
      TENTANG
      PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
    • BATANG TUBUH
 
  • BAB I KETENTUAN AYAT (1) HURUF B PASAL 5 DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 243), DIUBAH SEHINGGA PASAL 5 BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
  • BAB II PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.
TAGS
Ketenagakerjaan permenaker 21 2017 permenaker no 21 2017 permenaker 21 tahun 2017 permenaker no 21 tahun 2017
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2017
  2. TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017
  3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017
  4. PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017
  5. PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017