Loading Offers..
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017
META | KETERANGAN |
---|---|
Judul | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 |
SubJudul | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH |
Jenis | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) |
Nomor | 21 |
Tahun | 2017 |
Tanggal Penetapan | 22 November 2017 |
Tanggal Pengundangan | 22 November 2017 |
Publikasi | Berita Negara Republik Indonesia |
Nomor Publikasi | 1673 |
Tahun Publikasi | 2017 |
Penjelasan | NA |
POHON PERATURAN
-
-
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
BATANG TUBUH
-
- BAB I KETENTUAN AYAT (1) HURUF B PASAL 5 DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 243), DIUBAH SEHINGGA PASAL 5 BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
-
BAB II
PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.
Ketenagakerjaan permenaker 21 2017 permenaker no 21 2017 permenaker 21 tahun 2017 permenaker no 21 tahun 2017
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
-
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2017 -
TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 -
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 -
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 -
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017