Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak.

 

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:       
1. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.     
2. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.     
3. Dewan Pengupahan Nasional adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Presiden.     
4. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Gubernur.     
5. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.     
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.     
BAB II
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM
Pasal 2
(1) Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.     
(2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.     
(3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.     
(4) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KHL terdapat pada Upah Minimum tahun berjalan.     
Pasal 3
(1) Dalam penetapan Upah Minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.     
(2) Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.     
BAB III
PENINJAUAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) KHL terdiri atas beberapa komponen.     
(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.     
Pasal 5
(1) Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.     
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan:     
a. pengkajian; dan     
b. penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.     
Bagian Kedua
Pengkajian
Pasal 6
Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.      
Pasal 7
(1) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diawali dengan pengumpulan data dan informasi.     
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan lembaga yang berwenang di bidang statistik.     
(3) Permintaan data dan informasi disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang di bidang statistik.     
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang sedang berlaku.     
(5) Kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun dan paling lambat selesai pada bulan Oktober tahun yang sama.     
Pasal 8
(1) Hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi.     
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan November tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun.     
Bagian Ketiga
Penetapan Hasil Peninjauan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup
Pasal 9
(1) Menteri menetapkan basil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.     
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam periode 5 (lima) tahun.     
BAB IV
PENETAPAN NILAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Pasal 10
(1) Setelah penetapan basil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.     
(2) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.     
Pasal 11
(1) Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.     
(2) Penetapan nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum.     
(3) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Upah Minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun.     
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
(1) Periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) untuk pertama kali dihitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.     
(2) Dalam hal periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan Upah Minimum.     
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak tetap berlaku sampai dengan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Menteri ini.       
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Juni 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 948