Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.	Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.

2.	Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

3.	Dewan Pengupahan Nasional adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Presiden.

4.	Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Gubernur.

5.	Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

6.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Berikut detail Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016

META	KETERANGAN
Judul	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
SubJudul	KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Jenis	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER)
Nomor	21
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	21 Juni 2016
Tanggal Pengundangan	21 Juni 2016
Publikasi	Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi	948
Tahun Publikasi	2016
Penjelasan	NA

Fulltext List