Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:       
1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.     
2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.     
3. Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.     
4. Struktur dan Skala Upah adalah susunan golongan upah dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah atau yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang memuat kisaran nilai upah terendah sampai dengan nilai upah tertinggi dalam 1 (satu) golongan upah.     
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.     
6. Pengusaha adalah:     
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;     
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;     
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.     
7. Kementerian adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.     
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.     
BAB II
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2
(1) Sanksi administratif berupa:     
a. teguran tertulis;     
b. pembatasan kegiatan usaha;     
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan     
d. pembekuan kegiatan usaha.     
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan.     
(3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif yang meliputi:     
a. pembatasan kapasitas produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu; dan/atau     
b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.     
(4) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.     
(5) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sanksi administratif untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.     
Pasal 3
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada Pengusaha.     
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas perbuatan:     
a. tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh;     
b. tidak membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh;     
c. tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh;     
d. tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu;     
e. tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda; dan/atau     
f. melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.     
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.     
Pasal 4
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.     
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk membayar hak Pekerja/Buruh.     
Pasal 5
(1) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, terdiri atas:     
a. Menteri;     
b. menteri terkait;     
c. gubernur;     
d. bupati/walikota; atau     
e. pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.     
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:     
a. pejabat di Kementerian berdasarkan penunjukan Menteri;     
b. pejabat di kementerian terkait berdasarkan penunjukan menteri terkait;     
c. kepala dinas provinsi berdasarkan penunjukan gubernur;     
d. kepala dinas kabupaten/kota berdasarkan penunjukan bupati/walikota; atau     
e. kepala instan si pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang.     
(3) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan.     
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan
Pasal 6
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:     
a. pengaduan; dan/atau     
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.     
(2) Pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota pemeriksaan.     
(4) Dalam hal nota pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang┬Čundangan yang mengatur tentang pengupahan kepada:     
a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian, untuk pengawas ketenagakerjaan di Kementerian; atau     
b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk pengawas ketenagakerjaan di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.     
(5) Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.     
Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 7
(1) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat.     
(2) Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan berdasarkan nota pemeriksaan dan laporan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).     
(3) Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, penghentian sebagian atau seluruh alat produksi, atau pembekuan kegiatan usaha diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.     
Paragraf 1
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembayaran THR Keagamaan
Pasal 8
(1) THR Keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.      
(2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.      
Pasal 9
Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:      
a. teguran tertulis; dan      
b. pembatasan kegiatan usaha.      
Pasal 10
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan kepada Pengusaha untuk 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.      
Pasal 11
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan      
b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).      
Pasal 12
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.      
Paragraf 2
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembagian Uang Servis
Pasal 13
Pengusaha yang menerapkan Uang Servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel wajib membagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.      
Pasal 14
Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:      
a. teguran tertulis; dan      
b. pembatasan kegiatan usaha.      
Pasal 15
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.      
Pasal 16
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan      
b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.      
Paragraf 3
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Pasal 17
(1) Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.      
(2) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh.      
(3) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan:      
a. pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan; atau      
b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.      
Pasal 18
Pengusaha yang tidak menyusun dan tidak memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:      
a. teguran tertulis; dan      
b. pembatasan kegiatan usaha.      
Pasal 19
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).      
Pasal 20
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan      
b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).      
Paragraf 4
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Tidak Membayar Upah
Pasal 21
Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari 1 (satu) minggu.      
Pasal 22
Pengusaha yang tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:      
a. teguran tertulis;      
b. pembatasan kegiatan usaha;      
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan      
d. pembekuan kegiatan usaha.      
Pasal 23
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.      
Pasal 24
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan      
b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan pembatasan kegiatan usaha.      
Pasal 25
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. pelanggaran yang dilakukan mencakup lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Pekerja/ Buruh di perusahaan yang bersangkutan; dan      
b. kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh secara keseluruhan di perusahaan yang bersangkutan.      
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.      
Pasal 26
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. kepentingan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di pasar; dan      
b. kondisi pasar kerja secara keseluruhan di daerah setempat;      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha untuk membayar Upah Pekerja/Buruh.      
Pasal 27
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar Upah dan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.      
Paragraf 5
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembayaran Denda
Pasal 28
Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.      
Pasal 29
(1) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(2) Teguran tertulis berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.      
Paragraf 6
Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pemotongan Upah
Pasal 30
Jumlah keseluruhan pemotongan Upah oleh Pengusaha paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.      
Pasal 31
Pengusaha yang melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:      
a. teguran tertulis;      
b. pembatasan kegiatan usaha;      
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan      
d. pembekuan kegiatan usaha.      
Pasal 32
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.      
Pasal 33
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan      
b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.      
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan pembatasan kegiatan usaha.      
Pasal 34
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. pelanggaran yang dilakukan mencakup lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Pekerja/Buruh di perusahaan yang bersangkutan; dan      
b. kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh secara keseluruhan di perusahaan yang bersangkutan.      
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.      
Pasal 35
(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.      
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:      
a. kepentingan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di pasar; dan      
b. kondisi pasar kerja secara keseluruhan di daerah setempat;      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.      
Paragraf 7
Pelanggaran Lainnya
Pasal 36
Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.      
Pasal 37
(1) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bukti pembayaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha untuk memberikan bukti pembayaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.      
Bagian Ketiga
Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 38
Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.      
BAB IV
PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39
(1) Pengusaha yang dikenai sanksi administratif yang telah melaksanakan kewajibannya, harus memberitahukan kepada pejabat yang memberikan sanksi.     
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencabutan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dari Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat.     
(3) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Menteri.     
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40
Sanksi Administratif untuk pelanggaran ketentuan Struktur dan Skala Upah dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.       
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Juni 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 837