Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menyusun pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:       
1. Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan merupakan konsolidasian Laporan Keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan laporan keuangan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I.     
2. Pelaporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan Laporan Keuangan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I.     
3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.     
4. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang, seluruh UAKPA yang langsung berada di bawahnya.     
5. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang, seluruh UAPPA-E1 yang langsung berada dibawahnya.     
6. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.     
7. Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.     
8. Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK.     
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.     
10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.     
11. Reviu PIPK adalah penelaahan atas penyelenggaraan PIPK oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Laporan Keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian Intern yang memadai.     
12. Temuan adalah pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap penerapan Pengendalian Intern, baik berupa tidak dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan, tidak diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak dibuatnya suatu pengendalian yang diperlukan.     
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.     
14. Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah tim penilai.     
15. Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.     
16. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.     
BAB II
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2
Prinsip penerapan PIPK adalah:       
a. mendukung pencapaian tujuan organisasi;     
b. merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan strategis;     
c. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;     
d. mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan     
e. menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 3
Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan Pengendalian Intern yang memadai.       
Pasal 4
PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.       
Pasal 5
(1) Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:     
a. tingkat entitas; dan     
b. tingkat proses atau transaksi.     
(2) Penerapan PIPK pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan terdiri atas komponen Pengendalian Intern yang meliputi:     
a. lingkungan pengendalian;     
b. penilaian risiko;     
c. kegiatan pengendalian;     
d. informasi dan komunikasi; dan     
e. pemantauan.     
(3) Penerapan PIPK pada tingkat entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk penerapan pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi.     
(4) Penerapan PIPK pada tingkat proses atau transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:     
a. pengendalian intern yang diterapkan pada proses atau transaksi yang bersifat manual; dan     
b. transaksi yang menggunakan sistem aplikasi pengendalian intern yang diterapkan pada proses.     
Pasal 6
Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK secara berkala setiap 6 (enam) bulan.       
BAB III
PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 7
Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan wajib melaksanakan Penilaian PIPK.       
Pasal 8
(1) Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Penilai.     
(2) Tim Penilai PIPK terdiri atas:     
a. Tim Penilai tingkat UAPA;     
b. Tim Penilai tingkat UAPPA-E1; dan     
c. Tim Penilai tingkat UAKPA.     
(3) Tim Penilai tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.     
(4) Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.     
(5) Tim Penilai tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan kerja.     
Pasal 9
Penilaian PIPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:       
a. perencanaan penilaian Pengendalian Intern;     
b. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;     
c. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi; dan     
d. penilaian Pengendalian Intern secara keseluruhan.     
Pasal 10
Pelaksanaan Penilaian PIPK dilakukan sebagai berikut:       
a. Penilaian PIPK pada tingkat entitas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya; dan     
b. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya.     
Pasal 11
(1) Tim Penilai menyusun laporan hasil Penilaian PIPK.     
(2) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:     
a. pimpinan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan; dan     
b. APIP.     
(3) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan oleh Tim Penilai secara berjenjang kepada Tim Penilai di atasnya.     
(4) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan:     
a. efektif;     
b. efektif dengan pengecualian; atau     
c. mengandung kelemahan material.     
(5) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan PIPK.     
BAB IV
REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 12
(1) Reviu PIPK dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai.     
(2) Reviu PIPK dilaksanakan oleh APIP.     
(3) Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.     
Pasal 13
Reviu PIPK dilaksanakan dengan tahapan:       
a. perencanaan Reviu PIPK;     
b. pelaksanaan Reviu PIPK; dan     
c. pelaporan Reviu PIPK.     
Pasal 14
(1) Perencanaan Reviu PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober pada tahun anggaran berjalan.     
(2) APIP menyusun program kerja Reviu PIPK berdasarkan pedoman Reviu PIPK.     
(3) Pedoman Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.     
Pasal 15
Pelaksanaan Reviu PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui metode uji petik dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan reviu Laporan Keuangan.       
Pasal 16
(1) Untuk setiap Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang direviu, APIP menyusun catatan hasil Reviu PIPK dan/atau laporan hasil Reviu PIPK.     
(2) Pelaporan Reviu PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disampaikan kepada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang direviu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan reviu.     
(3) Dalam hal Entitas Pelaporan adalah UAPA, waktu penyampaian catatan hasil Reviu PIPK dan/atau laporan hasil Reviu PIPK bersamaan dengan waktu penyampaian pernyataan telah direviu kepada Menteri.     
(4) Catatan hasil Reviu PIPK dan/atau laporan hasil Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan.     
(5) Dalam hal tidak dilakukan Reviu PIPK oleh APIP, hasil Penilaian PIPK oleh Tim Penilai digunakan sebagai dasar Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan.     
Pasal 17
(1) Pelaksanaan PIPK berupa penerapan, penilaian dan reviu pengendalian PIPK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
(2) Contoh format dan tabel untuk melaksanakan PIPK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 September 2019
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 September 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 993

Dokumen: