PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut:      
   
7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 24
(1) Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh.      
(2) Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS dan memenuhi persyaratan:      
a. badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh; dan      
b. memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.      
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(4) Dalam hal terdapat perubahan data izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menyampaikan perubahan tersebut kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.      

Dokumen: