PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut:      
   
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 23A
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:      
a. teguran tertulis; dan      
b. pembekuan kegiatan usaha.      
(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(3) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Menteri.      
Pasal 23B
(1) Sanksi teguran tertulis dikenakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:      
a. rekomendasi instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau      
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.      
(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi teguran tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).      
(4) Dalam hal jangka waktu pengenaan sanksi teguran tertulis pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.      
(5) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang tidak melaksanakan kewajiban setelah teguran tertulis kedua, dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.      
Pasal 23C
(1) Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi administratif untuk menghentikan pekerjaan dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya pelanggaran.      
(2) Pembekuan kegiatan usaha dikenakan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(3) Menteri menyampaikan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga OSS.      
(4) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran.      

Dokumen: