PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut:      
   
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      
1. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.      
2. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pemberi Pekerjaan.      
3. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang Perusahaan Pemberi Pekerjaan.      
4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penerima Pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.      
5. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.      
5a. Dihapus      
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.      
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/ Buruh di Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.      
7a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri.      
7b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.      
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.      

Dokumen: