PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut:      
   
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      
1. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.      
2. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pemberi Pekerjaan.      
3. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang Perusahaan Pemberi Pekerjaan.      
4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penerima Pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.      
5. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.      
5a. Dihapus      
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.      
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/ Buruh di Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.      
7a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri.      
7b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.      
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.      
   
2. Ketentuan Pasal 19 ditambah l (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 19
 
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:      
a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;      
b. penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bersedia menerima Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam hal terjadi penggantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;      
c. hubungan kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu; dan      
d. kewajiban memenuhi hak Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
   
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 20
(1) Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh harus didaftarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.      
(2) Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran dan melampirkan izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh.      
(3) Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.      
   
4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 21
(1) Dalam hal Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh diterima lengkap.      
(2) Dalam hal Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menolak permohonan pendaftaran dengan memberikan alasan penolakan.      
(3) Terhadap permohonan pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.      
   
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 23
(1) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang belum mendapatkan bukti pendaftaran dan tetap melaksanakan pekerjaan, dikenakan sanksi administratif.      
(2) Dalam hal Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan hak Pekerja/Buruh tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang bersangkutan.      
   
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 23A
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:      
a. teguran tertulis; dan      
b. pembekuan kegiatan usaha.      
(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(3) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Menteri.      
Pasal 23B
(1) Sanksi teguran tertulis dikenakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:      
a. rekomendasi instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau      
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.      
(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi teguran tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).      
(4) Dalam hal jangka waktu pengenaan sanksi teguran tertulis pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.      
(5) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang tidak melaksanakan kewajiban setelah teguran tertulis kedua, dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.      
Pasal 23C
(1) Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi administratif untuk menghentikan pekerjaan dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya pelanggaran.      
(2) Pembekuan kegiatan usaha dikenakan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.      
(3) Menteri menyampaikan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga OSS.      
(4) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran.      
   
7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 24
(1) Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh.      
(2) Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS dan memenuhi persyaratan:      
a. badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh; dan      
b. memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.      
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(4) Dalam hal terdapat perubahan data izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menyampaikan perubahan tersebut kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.      
   
8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 25
(1) Izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.      
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.      
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menjalankan usaha.      
   
9. Ketentuan Pasal 25A dihapus.      
   
10. Ketentuan Pasal 26 dihapus.      
   
11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 27
(1) Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan atau perjanjian kerja waktu tertentu dengan Pekerja/Buruh.      
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.      
(3) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota menerbitkan bukti pencatatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pencatatan diterima lengkap.      
(4) Pencatatan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.      
   
12. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 34A
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:      
a. izin usaha dan/atau izin operasional yang telah dimiliki oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau izin operasional tersebut; dan      
b. izin usaha yang telah diajukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan izin usahanya, diproses melalui sistem OSS.      
(2) Izin usaha dan/atau izin operasional yang telah dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didaftarkan ke sistem OSS oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.      
   
13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 35
 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.      

Dokumen: