Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka perlindungan upah pekerja dan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi, maka dengan memperhatikan produktivitas, nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi hasil penghitungan upah minimum yang diarahkan kepada pencapaian nilai Kebutuhan Hidup Layak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Komponen dan Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
7. Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah.     
Pasal 2
(1) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 2.903.144,7,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tujuh sen) setiap bulan.      
(2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.      
Pasal 3
(1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.      
(2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.      
Pasal 4
(1) Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMP yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.      
(2) Dalam hal perusahaan telah menerapkan Struktur dan Skala Upah, maka upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Struktur dan Skala Upah dengan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi.      
Pasal 5
(1) Upah Minimum Wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja.      
(2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.      
Pasal 6
(1) Bagi Pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem kerja harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan.      
(2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:      
a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan      
b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu);      
Pasal 7
Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.     
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.     

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Ditetapkan Di Palangka Raya,
pada tanggal 1 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan Di Palangka Raya,
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 32