Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan menambah kategori perguruan tinggi yang dapat didaftar oleh penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Data Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :       
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.     
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
6. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
8. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
13. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah subordinat atau bagian dari PD.     
14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
16. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.     
17. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.     
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
19. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Satuan Pelaksana PTSP adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.     
21. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.     
22. Pendidikan Menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C.     
23. Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.     
24. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknik dan Institut Seni Indonesia.     
25. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.     
26. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dan/atau pamong belajar serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Satuan Pendidikan.     
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.     
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.     
29. Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah adalah Peserta Didik SMA atau yang disetarakan.     
30. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.     
31. Alumni adalah Peserta Didik yang telah tamat dari pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C maksimal 1 (satu) tahun kelulusan, pemilik maupun bukan pemilik Kartu Jakarta Pintar.     
32. Calon Mahasiswa adalah Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan telah dinyatakan lulus seleksi PTN atau PTS serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan.     
33. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badari Pusat Statistik dan/atau berdasarkan pertimbangan khusus seperti Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Peserta Didik dari panti asuhan.     
34. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan     
35. 35. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah fasilitas untuk penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan dirinya secara aktif dan terverifikasi secara objektif dan tercatat dalam BDT.     
36. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat KJMU adalah kartu yang disedialcan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di PT.     
37. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
38. Sistem Informasi Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disebut Portal KJP adalah sistem informasi KJP yang beralamat kjp.jakarta.go.id .     
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.       
Pasal 3
Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :       
a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi calon Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik;     
b. memberi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada calon Mahasiswa/Mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan Program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;     
c. meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; dan     
d. menumbuhkan motivasi bagi Mahasiswa untuk meningkatkan prestasi.     
BAB III
SASARAN
Pasal 4
Sasaran penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah Mahasiswa pada PTN atau PTS yang tidak mampu secara ekonomi.       
BAB IV
KOMPONEN BANTUAN BIAYA
Pasal 5
(1) Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk :     
a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan/atau     
b. biaya pendukung personal.     
(2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikelola PTN atau PTS.     
(3) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/ peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya.     
Pasal 6
(1) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.     
(2) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.     
(3) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan Mahasiswa dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan tentang biaya penyelenggaraan pendidikan.     
BAB V
PERSYARATAN
Pasal 7
(1) Persyaratan umum penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah :     
a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Daerah;     
b. berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;     
c. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu; dan     
d. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.     
(2) Persyaratan Khusus penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah :     
a. calon Mahasiswa :     
1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;     
2. dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau     
3. dinyatakan lulus seleksi pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Daerah pada Bidang Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.     
b. Mahasiswa :     
1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;     
2. pengajuan paling lama pada semester 2 (dua);     
3. terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau     
4. terdaftar pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Daerah Bidang Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan.     
BAB VI
PENGUSULAN, PENGINPUTAN DAN PENGUMPULAN DATA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pengusulan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
Pasal 8
(1) Pengusulan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi Mahasiswa disampaikan oleh calon Mahasiswa atau Mahasiswa dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Pendidikan dengan menyertakan kelengkapan dokumen.     
(2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :     
a. Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;     
b. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bermeterai Rp 6.000;     
c. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;     
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;     
e. fotokopi Kartu Keluarga;     
f. Surat Keterangan Tidak Mampu;     
g. bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS; dan     
h. Untuk Mahasiswa aktif, melampirkan Kartu Rencana Studi (KRS).     
(3) Surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan Format 1, Format 2 dan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.     
Pasal 9
Informasi mengenai bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang mudah terlihat dan dibaca, internet dan/atau media elektronik lainnya.      
Bagian Kedua
Penginputan
Pasal 10
Mekanisme penginputan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :      
a. Satuan Pendidikan melakukan penginputan data Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang sudah memenuhi syarat melalui portal KJP Plus Dinas Pendidikan;     
b. penginputan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh operator Satuan Pendidikan yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan;     
c. operator sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh username dan password untuk masuk ke dalam portal yang diberikan oleh P4OP;     
d. Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca, Internet dan/atau media cetak selama 6 (enam) hari kerja;     
e. daftar sementara Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-rumah Peserta Didik calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan;     
f. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara Kelayakan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;     
g. Berita Acara Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan kepada Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat untuk proses pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu;     
h. Kepala Satuan Pendidikan membuat Surat Pernyataan terkait data Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;     
i. P4OP mengirimkan surat permohonan verifikasi data kepada PTN atau PTS berdasarkan daftar sementara Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan; dan     
j. Rektor/Direktur/Ketua PTN atau PTS berdasarkan hasil verifikasi calon penerima KJMU membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terkait data Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.     
Bagian Ketiga
Pendataan Ulang
Pasal 11
(1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk tahun kedua dan selanjutnya.     
(2) Pendataan ulang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan :     
a. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan masih aktif;     
b. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan tidak mengambil cuti; dan     
c. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan tidak diberhentikan (drop out).     
Bagian Keempat
Pengumpulan Data
Pasal 12
Pengumpulan Data Penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :      
1. P4OP melakukan pengumpulan data penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan usulan dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan dan Surat Pernyataan Rektor/Direktur/Ketua PIN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan huruf j.     
2. Hasil pengumpulan data menjadi rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan yang berisi daftar calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan untuk dasar penetapan Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah penerima dan besaran bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan.     
3. Daftar penerima dan besaran bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, paling sedikit memuat :     
a. nama PTN atau PTS;     
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Mahasiswa;     
c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);     
d. nama calon Mahasiswa;     
e. alamat calon Mahasiswa; dan     
f. besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang akan diterima.     
Pasal 13
Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan daftar calon penerima KJMU berdasarkan hasil pengumpulan data kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada BPKD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai dasar rencana penganggaran tahun anggaran berikutnya.      
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penginputan dan pengumpulan data bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.      
BAB VII
PENCAIRAN DAN PENYALURAN
Bagian Kesatu
Pencairan
Pasal 15
Pencairan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.      
Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 16
(1) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Mahasiswa dengan ketentuan :     
a. penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN atau PTS melalui pendebetan dari rekening Mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan     
b. penyaluran biaya pendukung personal ke rekening Mahasiswa.     
(2) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan sejak Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah lulus seleksi PTN atau PTS dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu :     
a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV paling banyak 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester; dan     
b. Program Diploma III paling banyak 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester.     
(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :     
a. mendapatkan surat dari PTN atau PTS yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan     
b. permohonan perpanjangan jangka waktu masa pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pendidikan berakhir.     
(4) Untuk program pendidikan yang memerlukan program profesi tetap menerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan ketentuan :     
a. Program Profesi Dokter paling lama 4 (empat) semester;     
b. Program Profesi Dokter Gigi paling lama 4 (empat) semester;     
c. Program Profesi Perawat paling lama 2 (dua) semester;     
d. Program Profesi Dokter Hewan paling lama 2 (dua) semester;     
e. Program Profesi Apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan     
f. Program Profesi Guru paling lama 2 (dua) semester.     
(5) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan daftar tetap dan nomor rekening penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
Bagian Ketiga
Alur Mekanisme, Standar Operasional Prosedur dan Pengembangan Sistem
Pasal 17
Alur mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.      
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.      
Pasal 19
Dinas Pendidikan mengembangkan sistem mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
BAB VIII
SARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
(1) Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan melalui sarana KJMU.     
(2) KJMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang KJMU menjadi Mahasiswa PTN atau PTS.     
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 21
KJMU berfungsi sebagai :      
a. bukti penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; dan     
b. kartu untuk pengambilan dana Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan secara elektronik atau non tunai, dan/atau tunai.     
Bagian Ketiga
Penyediaan
Pasal 22
(1) KJMU disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank DKI.     
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Keempat
Cara Menerima dan Menggunakan
Pasal 23
KJMU diterima langsung oleh Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.      
Pasal 24
Selama menggunakan KJMU, Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan harus :      
a. menyimpan dan merawat KJMU dengan balk serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan KJMU kepada orang lain;     
b. merahasiakan Personal Identification Number    
c. membelanjakan dana biaya pendukung personal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;     
d. memberitahukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kehilangan; dan     
e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.     
Pasal 25
Apabila Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan meninggal dunia, maka Bank DKI menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada Ahli Waris penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank DKI.      
Pasal 26
Seluruh proses pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu tidak dipungut biaya.      
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 27
(1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual bersama PD/UKPD terkait.     
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.     
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteran Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKD.     
Pasal 28
(1) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.     
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.     
(4) Dinas Pendidikan dapat melibatkan PD/UKPD dan/atau PT terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi.     
Pasal 29
(1) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening PT serta ke rekening Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening Mahasiswa.     
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.     
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.       
BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 31
Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berkewajiban :      
a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;     
b. menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemerintah Daerah;     
c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih;     
d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib PT yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan pada saat Mahasiswa libur semester;     
e. melaporkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setahun sekali;     
f. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;     
g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;     
h. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya sesuai dengan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini; dan     
i. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :     
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;     
2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan     
3. hardcopy dan softcopy skripsi.     
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 32
Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilarang :      
a. berhenti atas perrnintaan sendiri sebagai Mahasiswa selama menjalani kewajiban sebagai Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;     
b. cuti akademik;     
c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;     
d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS;     
e. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih;     
f. mendapat IPK Mahasiswa di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN masing-masing selama 2 (dua) semester berturut-turut;     
g. mendapat IPK program studi sosial di bawah 3,0 dan IPK program studi eksakta di bawah 2,75 selama 2 (dua) semester berturut-turut untuk Mahasiswa PTS; dan/atau     
h. menerima bantuan biaya personal Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.     
Pasal 33
(1) Satuan Pendidikan dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
(2) Satuan Pendidikan dilarang memanfaatkan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang diterima Mahasiswa dengan dalih apapun.     
(3) Satuan Pendidikan dilarang memotong/mengurangi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali calon Mahasiswa berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
BAB XII
SANKSI
Pasal 34
Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan berupa penarikan KJMU dan penghentian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.       
Pasal 35
Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36
(1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.     
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :     
a. identitas pelapor yang jelas;     
b. identitas terlapor yang jelas;     
c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan     
d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.     
(3) Penyampaian laporan kepada Dinas Pendidikan dapat melalui Satuan Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan dan/atau P4OP.     
(4) Dalam hal laporan diterima oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan., Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib ditindaklanjuti klarifikasi terhadap laporan dimaksud.     
(5) Dinas Pendidikan dan/atau P4OP akan melakukan konfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).     
(6) Apabila hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti kebenarannya, maka penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
BAB XIV
KERJA SAMA
Pasal 37
Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain.       
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang telah menerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak dikenakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f dan Pasal 32 huruf f.       
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 40
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 September 2019
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 75020

Dokumen: