Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit bagi masyarakat, perlu diatur standar pelayanan minimum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :       
1. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta dapat dioperasikan.     
2. Sarana adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.     
3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.     
4. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.     
5. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.     
6. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.     
7. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.     
8. Keselamatan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.     
9. Keamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.     
10. Keandalan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan kereta serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi Pengguna Jasa.     
11. Kenyamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati Pengguna Jasa.     
12. Kemudahan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu kondisi yang memberikan kelancaran bagi Pengguna Jasa.     
13. Kesetaraan adalah standar minimum yang harus disediakan sehingga SPM tetap dapat dicapai meskipun berbeda jenis kelamin, telah berusia lanjut, penyandang disabilitas, maupun anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua.     
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.     
15. Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan orang secara massal yang berbasis jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.     
16. Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem kereta api ringan/ light rail transit yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.     
17. Stasiun Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disebut Stasiun MRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian MRT.     
18. Stasiun Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disebut Stasiun LRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian LRT.     
19. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa MRT dan LRT.     
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.     
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan SPM angkutan orang dengan perkeretaapian MRT dan LRT.     
(2) SPM MRT dan LRT meliputi :     
a. SPM di Stasiun; dan     
b. SPM di dalam perjalanan.     
BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI STASIUN
Pasal 3
(1) SPM di Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :     
a. Keselamatan;     
b. Keamanan;     
c. Keandalan;     
d. Kenyamanan;     
e. Kemudahan; dan     
f. Kesetaraan.     
(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.     
Pasal 4
(1) Keselamatan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa berada di Stasiun MRT dan LRT.     
(2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. keselamatan di stasiun;     
b. ketersediaan informasi dan fasilitas keselamatan;     
c. ketersediaan informasi dan fasilitas kesehatan;     
d. ketersediaan lampu penerangan;     
e. ketersediaan fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta/peron;     
f. ketersediaan kanopi/over-capping stasiun; dan     
g. ketersediaan ruang petugas pengendali operasi kereta api dan ruang kerja kepala stasiun.     
Pasal 5
(1) Keamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.     
(2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. keamanan di Stasiun;     
b. fasilitas keamanan;     
c. lampu penerangan;     
d. petugas keamanan;     
e. pintu tepi peron; dan     
f. informasi gangguan keamanan.     
Pasal 6
(1) Keandalan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.     
(2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. keandalan di stasiun;     
b. layanan penjualan tiket;     
c. gerbang pembayaran tiket/kartu;     
d. cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat;     
e. informasi jadwal operasi kereta tiap harinya;     
f. informasi kedatangan kereta berikutnya; dan     
g. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala Stasiun.     
Pasal 7
(1) Kenyamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa bergerak dan i titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.     
(2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. fasilitas pengatur sirkulasi udara untuk Stasiun bawah tanah MRT;     
b. fasilitas kemudahan naik dan turun menuju ruang tunggu/peron Stasiun;     
c. musala berikut tempat wudhu;     
d. ruang tunggu;     
e. toilet;     
f. area janitor;     
g. fasilitas penunjuk waktu;     
h. petugas kebersihan;     
i. ruang laktasi;     
j. perabotan umum tempat sampah;     
k. akses naik/turun menuju Stasiun;     
l. pintu akses masuk dan keluar stasiun; dan     
m. lampu penerangan.     
Pasal 8
(1) Kemudahan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa menggunakan layanan MRT dan LRT, terhitung dani pergerakan Pengguna Jasa dan i titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.     
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. kemudahan di Stasiun;     
b. informasi angkutan lanjutan;     
c. fasilitas layanan penumpang; dan     
d. informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta.     
Pasal 9
(1) Kesetaraan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di Stasiun.     
(2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk memudahkan pergerakan di Stasiun;     
b. penggunaan huruf braille pada fasilitas di Stasiun; dan     
c. fasilitas kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.     
BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI DALAM PERJALANAN
Pasal 10
(1) SPM di dalam perjalanan dengan Sarana MRT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :     
a. Keselamatan;     
b. Keamanan;     
c. Keandalan;     
d. Kenyamanan;     
e. Kemudahan; dan     
f. Kesetaraan.     
(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.     
Pasal 11
(1) Keselamatan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. keselamatan di kereta;     
b. fasilitas kesehatan; dan     
c. Informasi edukasi penumpang.     
Pasal 12
(1) Keamanan di dalam perjalanan hams dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. informasi dan fasilitas pendukung keamanan;     
b. petugas keamanan; dan     
c. lampu penerangan.     
Pasal 13
(1) Keandalan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api;     
b. cadangan daya listrik;     
c. alat komunikasi;     
d. informasi pelayanan; dan     
e. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala sarana/kereta.     
Pasal 14
(1) Kenyamanan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. ruang dalam kereta/kabin;     
b. fasilitas pengatur sirkulasi udara;     
c. fasilitas pegangan tangan penumpang berdiri;     
d. lampu penerangan;     
e. rak bagasi untuk MRT; dan     
f. petugas kebersihan.     
Pasal 15
(1) Kemudahan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. sistem informasi layanan penumpang;     
b. peta rute kereta; dan     
c. nomor urut kereta.     
Pasal 16
(1) Kesetaraan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.     
(2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :     
a. ruang khusus untuk kursi roda; dan     
b. kursi prioritas.     
BAB IV
KETERLAMBATAN PERJALANAN KERETA API
Pasal 17
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT menyiapkan formulir informasi keterlambatan kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan perjalanan paling lama 15 (lima belas) menit.     
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar MRT, pada Stasiun MRT keberangkatan lebih dan i 1 (satu) jam setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.     
(3) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar LRT, pada Stasiun LRT keberangkatan lebih dan i 30 (tiga puluh) menit setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.     
(4) Pembatalan transaksi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dilakukan apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa MRT atau LRT.     
BAB V
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
Pasal 18
(1) Untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan, Penyelenggara Prasaran a Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT menyusun dan menetapkan :     
a. dokumen penerapan SPM dan standar operasional prosedur termasuk tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran; dan     
b. Maklumat Pelayanan.     
(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesanggupan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.     
(3) Maklumat Pelayanan dipasang di semua stasiun penumpang di tempat yang mudah dibaca.     
(4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun dipublikasikan secara jelas dan luas melalui media massa, media sosial, dan publikasi secara langsung.     
(5) Maklumat Pelayanan dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPM MRT dan LRT diberlakukan.     
BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 19
(1) Direksi Badan Usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sesuai dengan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.     
(2) Penilaian penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak antara Dinas Perhubungan dan Badan Usaha.     
(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur mengenai :     
a. metodologi penilaian pencapaian SPM (service level);     
b. toleransi pencapaian SPM;     
c. bobot penilaian SPM;     
d. hasil akhir pencapaian SPM; dan     
e. tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran SPM.     
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20
(1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM MRT dan LRT sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.     
(2) Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi pelaksanaan SPM MRT dan LRT paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.     
(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.     
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.       
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22
Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan SPM MRT LRT secara lisan atau tertulis kepada Badan Usaha dan/atau Dinas Perhubungan.       
BAB X
PELAPORAN
Pasal 23
Badan Usaha menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Perhubungan.       
BAB XI
SANKSI
Pasal 24
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 September 2019
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71045

Dokumen: