PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003) diubah sebagai berikut:      
   
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 18
(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:      
a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan      
b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.      
(2) Dikecualikan dan i penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:      
a. kendaraan bermotor pribadi;      
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;      
c. angkutan perkeretaapian; dan      
d. angkutan perairan.      
(3) Dikecualikan dan i penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.      
(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;      
b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;      
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;      
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.      
e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.      
(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;      
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;      
c. menggunakan masker; dan      
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.      
(6) Ketentuan mengenai pembatasan angkutan roda dua berbasis aplikasi dan kepatuhan terhadap protokol COVID-19 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.      
(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, angkutan perairan, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dan i kapasitas angkutan;      
b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;      
c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;      
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;      
e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan      
f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.      
(8) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dan i penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).      

Dokumen: