PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003) diubah sebagai berikut:      
   
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 11
(1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah pengguna paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dan mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.      
(2) Terhadap rumah ibadah dan/atau tempat tertentu yang berlokasi di luar lingkungan pemukiman dan/atau perkantoran, atau yang berada pada zona merah yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni melakukan penutupan untuk kegiatan peribadatan.      
(3) Penutupan untuk kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. untuk rumah ibadah dan/atau tempat tertentu yang berlokasi di luar lingkungan permukiman berdasarkan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama dan pimpinan lembaga keagamaan; dan      
b. untuk rumah ibadah yang berada pada zona merah berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan      
(4) Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.      

Dokumen: