PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020, dalam hal peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan, Gubernur dapat menghentikan sementara pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi;
b. bahwa untuk menyesuaikan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003) diubah sebagai berikut:      
   
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 8
(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:      
a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;      
b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;      
c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;      
d. melarang peserta didik yang melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19; dan      
e. mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol COVID-19.      
(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:      
a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan      
b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.      
   
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 9
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.      
(2) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:      
a. mengatur mekanisme bekerja dan i rumah/tempat tinggal untuk seluruh karyawan;      
b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan, jika mekanisme bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan dari rumah/tempat tinggal;      
c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;      
d. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;      
e. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;      
f. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19).      
g. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan      
h. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(3) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:      
a. membersihkan lingkungan tempat kerja;      
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan      
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.      
   
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 10
(1) Dikecualikan dan i pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:      
a. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;      
b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dan i kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;      
c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:      
1. kesehatan;      
2. bahan pangan/makanan/minuman;      
3. energi;      
4. komunikasi dan teknologi informasi;      
5. keuangan;      
6. logistik;      
7. perhotelan;      
8. konstruksi;      
9. industri strategis;      
10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau      
11. kebutuhan sehari-hari.      
d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.      
(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.      
(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:      
a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/ layanan antar;      
b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;      
c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;      
d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;      
e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;      
f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;      
g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;      
h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan      
i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.      
(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:      
a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi terkendali;      
b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);      
c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;      
d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan      
e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.      
(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan      
b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:      
1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di kawasan proyek;      
2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;      
3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;      
4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;      
5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;      
6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan      
7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.      
(6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dan i pembatasan sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).      
   
4. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 10A
 
Ketentuan mengenai kewajiban mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pelaku Usaha yang memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan aktivitas usaha selama pemberlakuan PSBB.      
   
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 11
(1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah pengguna paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dan mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.      
(2) Terhadap rumah ibadah dan/atau tempat tertentu yang berlokasi di luar lingkungan pemukiman dan/atau perkantoran, atau yang berada pada zona merah yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni melakukan penutupan untuk kegiatan peribadatan.      
(3) Penutupan untuk kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. untuk rumah ibadah dan/atau tempat tertentu yang berlokasi di luar lingkungan permukiman berdasarkan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama dan pimpinan lembaga keagamaan; dan      
b. untuk rumah ibadah yang berada pada zona merah berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan      
(4) Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.      
   
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 14
(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:      
a. bahan pangan/makanan/minuman      
b. barang sandang;      
c. energi;      
d. komunikasi dan teknologi informasi;      
e. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/ atau      
f. logistik.      
(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:      
a. penyediaan barang retail di:      
1. pasar rakyat;      
2. pusat perbelanjaan;      
3. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko; atau      
4. toko/warung kelontong.      
b. jasa binatu (laundry).      
(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:      
a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;      
b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;      
c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;      
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;      
e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;      
f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan      
g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/ atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.      
   
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 18
(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:      
a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan      
b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.      
(2) Dikecualikan dan i penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:      
a. kendaraan bermotor pribadi;      
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;      
c. angkutan perkeretaapian; dan      
d. angkutan perairan.      
(3) Dikecualikan dan i penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.      
(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;      
b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;      
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;      
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.      
e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.      
(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;      
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;      
c. menggunakan masker; dan      
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.      
(6) Ketentuan mengenai pembatasan angkutan roda dua berbasis aplikasi dan kepatuhan terhadap protokol COVID-19 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.      
(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, angkutan perairan, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:      
a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dan i kapasitas angkutan;      
b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;      
c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;      
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;      
e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan      
f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.      
(8) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dan i penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).      
   
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 20
(1) Selama pemberlakukan PSBB, setiap orang di Provinsi DKI Jakarta wajib:      
a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;      
b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan      
c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).      
(2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), setiap orang wajib:      
a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;      
b. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dini sendiri dan! atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease (COVID-19); dan      
c. melakukan isolasi terkendali atau perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.      
   
9. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 20A
(1) Lokasi isolasi terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:      
a. Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran; dan      
b. hotel, penginapan, atau wisma.      
(2) Penentuan lokasi isolasi terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.      
(3) Pengelolaan lokasi isolasi terkendali milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab pengelola bangunan yang dibantu oleh:      
a. Dinas Kesehatan untuk supervisi manajemen kesehatan penanganan COVID-19;      
b. Dinas Sosial untuk pemberian pangan;      
c. Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan prasarana kebersihan;      
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penyediaan prasarana isolasi terkendali; dan      
e. Satpol PP untuk pengawasan di lokasi isolasi terkendali.      
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengelolaan lokasi isolasi terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi.      
(5) Setiap orang yang melanggar kewajiban isolasi terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan penindakan berupa penjemputan paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi terkendali.      
(6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNT dan unsur Perangkat Daerah terkait.      
   
10. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VITA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
     
   
11. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 26A
(1) Nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.      
(2) Dalam hal nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, maka penyebutan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.      

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 September 2020
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 75012

Dokumen: