PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil- Genap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61050) diubah sebagai berikut :      
   
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :      
Pasal 4
(1) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk :      
a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;      
b. kendaraan ambulans;      
c. kendaraan pemadam kebakaran;      
d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;      
e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;      
f. sepeda motor;      
g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;      
h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :      
1. Presiden/Wakil Presiden;      
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan      
3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.      
i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;      
j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;      
k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;      
l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan      
m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.      

Dokumen: