PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil- Genap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61050) diubah sebagai berikut :      
   
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :      
Pasal 4
(1) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk :      
a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;      
b. kendaraan ambulans;      
c. kendaraan pemadam kebakaran;      
d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;      
e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;      
f. sepeda motor;      
g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;      
h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :      
1. Presiden/Wakil Presiden;      
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan      
3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.      
i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;      
j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;      
k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;      
l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan      
m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.      
(2) Terhadap kendaraan bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi dan tanda khusus.      
(3) Format surat permohonan dan spesifikasi tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.      

Dokumen: