PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil- Genap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61050) diubah sebagai berikut :      
   
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :      
Pasal 1
 
Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap sebagai berikut :      
a. Jalan Pintu Besar Selatan;      
b. Jalan Gajah Mada;      
c. Jalan Hayam Wuruk;      
d. Jalan Majapahit;      
e. Jalan Medan Merdeka Barat;      
f. Jalan M.H. Thamrin;      
g. Jalan Jenderal Sudirman;      
h. Jalan Sisingamangaraja;      
i. Jalan Panglima Polim;      
j. Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang;      
k. Jalan Suryopranoto;      
l. Jalan Balikpapan;      
m. Jalan Kyai Caringin;      
n. Jalan Tomang Raya;      
o. Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto;      
p. Jalan Gatot Subroto;      
q. Jalan M.T. Haryono;      
r. Jalan H.R. Rasuna Said;      
s. Jalan D.I. Panjaitan;      
t. Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan;      
u. Jalan Pramuka;      
v. Jalan Salemba Raya Sisi Barat;      
w. Jalan Salemba Raya Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro;      
x. Jalan Kramat Raya;      
y. Jalan St. Senen; dan      
z. Jalan Gunung Sahari.      
   
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :      
Pasal 3
(1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 9 September 2019.      
(2) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00.      
(3) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.      
   
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :      
Pasal 4
(1) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk :      
a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;      
b. kendaraan ambulans;      
c. kendaraan pemadam kebakaran;      
d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;      
e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;      
f. sepeda motor;      
g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;      
h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :      
1. Presiden/Wakil Presiden;      
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan      
3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.      
i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;      
j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;      
k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;      
l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan      
m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.      
(2) Terhadap kendaraan bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi dan tanda khusus.      
(3) Format surat permohonan dan spesifikasi tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.      

Dokumen: