Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan dari tindak kekerasan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan;
b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :       
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.     
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.     
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
5. Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerinzahan Bidang Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.     
8. Tindak Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan dan/atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi kepada Peserta didik dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian.     
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.     
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.     
11. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan.     
12. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat secara sistemik dan komprehensif.     
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.     
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.     
15. Lingkungan Satuan Pendidikan adalah lingkungan di sekitar Satuan Pendidikan dimana masyarakat tinggal/ bermukim/berusaha di sekitar Satuan Pendidikan yang memiliki kepedulian dan ikut serta mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungannya.     
16. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di Lingkungan Satuan Pendidikan.     
17. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.     
18. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.     
19. Kuratif adalah tindakan yang ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada pelaku tindak kekerasan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki sikap maupun perilakunya.     
20. Tindakan Edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran dan amanat.     
21. Tindakan Rehabilitatif adalah proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh kembali bugar seperti semula.     
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk :       
a. terciptanya kondisi proses pembelajaran dan kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan menyenangkan;     
b. terhindarnya semua warga di Satuan Pendidikan dad unsur-unsur dan/atau tindak kekerasan; dan     
c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar Peserta Didik dan/atau antara Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Orang Tua serta Masyarakat balk dalam satu Satuan Pendidikan, antar Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.     
Pasal 3
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan bertujuan untuk :       
a. melindungi Peserta Didik dan Tindak Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar Lingkungan Satuan Pendidikan;     
b. mencegah Peserta Didik melakukan Tindak Kekerasan di di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar Lingkungan Satuan Pendidikan; dan     
c. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanggulangan, dan sanksi terhadap Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan yang melibatkan Peserta Didik, baik sebagai korban maupun pelaku.     
Pasal 4
Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan :       
a. Peserta Didik;     
b. Pendidik;     
c. Tenaga Kependidikan;     
d. Orang Tua/Wali;     
e. Satuan Pendidikan;     
f. Komite Sekolah;     
g. Masyarakat; dan     
h. Pemerintah Daerah.     
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :       
a. Pencegahan;     
b. Penanggulangan; dan     
c. Sanksi.     
Pasal 6
Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik antara lain :       
a. pelecehan, yaitu Tindak Kekerasan secara fisik, psikis dan/atau daring;     
b. perundungan, yaitu tindakan mengganggu, mengusik terus menerus dan/atau menyusahkan;     
c. penganiayaan, yaitu tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;     
d. perkelahian, yaitu tindakan dengan disertai adu kata-kata dan/atau adu tenaga;     
e. perpeloncoan, yaitu tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;     
f. tawuran, yaitu perkelahian beramai-ramai atau massal baik yang direncanakan maupun tidak;     
g. pemerasan, yaitu tindakan, perihal, cara dan perbuatan memeras;     
h. pencabulan, yaitu tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;     
i. pemerkosaan, yaitu tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;     
j. Tindak Kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan/atau antargolongan (SARA), pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA, pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;     
k. tindakan yang menghasut atau memaksa peserta didik untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) termasuk minuman keras dan merokok; dan     
l. Tindak Kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
BAB IV
PENCEGAHAN
Pasal 7
Pencegahan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan, maupun antar Satuan Pendidikan dilakukan oleh Peserta Didik, orangtua/wali Peserta Didik, Pendidik/Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Masyarakat, dan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.       
Pasal 8
(1) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Peserta Didik meliputi :     
a. menciptakan lingkungan pertemanan yang bebas dari diskriminasi dan Tindak Kekerasan;     
b. berpartisipasi aktif dalam rangka Pencegahan Tindak Kekerasan antara lain :     
1. menjadi anggota kelompok kerja Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan;     
2. menjadi contoh dan teladan yang baik dalam berperilaku dan bersikap anti kekerasan;     
3. menjadi duta anti kekerasan di Satuan Pendidikan;     
4. mengkampanyekan anti kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan; dan     
5. melaporkan kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan bila melihat potensi atau indikasi Tindak Kekerasan.     
(2) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan meliputi :     
a. memberikan contoh dan teladan yang baik dalam bersikap dan berperilaku;     
b. menciptakan suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, menyenangkan, tidak diskriminatif dan bebas dari Tindak Kekerasan baik fisik maupun non-fisik;     
c. memetakan Peserta Didik yang memiliki potensi melakukan Tindak Kekerasan;     
d. melakukan pembinaan terhadap Peserta Didik yang memiliki potensi melakukan Tindak Kekerasan;     
e. melakukan komunikasi aktif dengan para Peserta Didik dan para orang tua/wali/keluarga Peserta Didik;     
f. menerapkan kedisiplinan Peserta Didik antara lain terkait waktu belajar, berpakaian, ketertiban lingkungan dan perilaku Peserta Didik;     
g. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap barang bawaan Peserta Didik;     
h. melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap semua kegiatan Peserta Didik baik di Satuan Pendidikan maupun di luar Satuan Pendidikan; dan     
i. menindaklanjuti laporan dari Peserta Didik berkaitan dengan potensi atau indikasi tindak kekerasan.     
(3) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik meliputi :     
a. memberikan penanaman nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti kepada Peserta Didik saat berada di rumah dan lingkungan masyarakat;     
b. melakukan komunikasi aktif dengan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan;     
c. memberikan pengasuhan, perhatian dan melakukan pengawasan terhadap pembelajaran, pergaulan sehat dan pertemanan Peserta Didik; dan     
d. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap barang bawaan Peserta Didik.     
(4) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan meliputi :     
a. menumbuhkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan:     
1. menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;     
2. menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan;     
3. mengembangkan interaksi positif antar Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Orang Tua;     
4. merawat diri dan lingkungan Satuan Pendidikan;     
5. mengembangkan potensi diri Peserta Didik secara utuh; dan     
6. pelibatan Orang Tua Peserta Didik dan Masyarakat.     
b. menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang bebas dad Tindak Kekerasan;     
c. membangun Lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan serta jauh dan Tindak Kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pencegahan Tindak Kekerasan;     
d. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di Satuan Pendidikan maupun kegiatan di luar Satuan Pendidikan;     
e. wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku;     
f. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan Tindak Kekerasan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini;     
g. melakukan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) dalam upaya Pencegahan Tindak Kekerasan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orangtua/Wali, Komite Sekolah dan Masyarakat;     
h. menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka Pencegahan;     
i. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh Peserta Didik, Orang Tua/Wali, Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Masyarakat yang paling sedikit memuat alamat dan nomor telepon layanan pengaduan call center 112 dan hotline P2TP2A di nomor 08131761762; dan     
j. memberikan apresiasi kepada Peserta Didik yang berperan aktif dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.     
(5) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Komite Sekolah meliputi :     
a. memberi bantuan, saran dan pertimbangan terhadap program Pencegahan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;     
b. mendukung penegakkan tata tertib di Satuan Pendidikan; dan     
c. berpartisipasi dalam mewujudkan hubungan yang sinergis antara Satuan Pendidikan dengan orangtua/wali Peserta Didik.     
(6) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Masyarakat, meliputi :     
a. menjadi suri tauladan tindakan anti kekerasan;     
b. berperan aktif mengkampanyekan tindakan anti kekerasan melalui berbagai media; dan     
c. melaporkan kepada Satuan Pendidikan dan/atau lembaga terkait apabila melihat potensi terjadinya kekerasan.     
(7) Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi :     
a. memfasilitasi dan memberi dukungan kepada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan Pencegahan Tindak Kekerasan;     
b. penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian kinerja satuan pendidikan;     
c. bekerjasama dengan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lembaga terkait dalam pelaksanaan sosialisasi maupun pembinaan Pencegahan Tindak Kekerasan; dan     
d. bekerja sama dengan aparat keamanan dan/atau instansi lain yang berwenang dalam sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan.     
BAB V
PENANGGULANGAN
Pasal 9
Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan maupun antar Satuan Pendidikan dilakukan oleh Peserta Didik, Satuan Pendidikan, Orang Tua/Wali Peserta Didik, Masyarakat dan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan mempertimbangkan :       
a. kepentingan terbaik bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik;     
b. pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;     
c. persamaan hak (tidak diskriminatif);     
d. pendapat dan aspirasi Peserta Didik;     
e. tindakan yang bersifat Edukatif dan Rehabilitatif serta keadilan Restoratif, Diversi dan Kuratif; dan     
f. memberikan perlindungan hak anak dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 10
(1) Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh Peserta Didik meliputi :     
a. melaporkan kepada Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan ketika mengalami atau melihat atau merasakan adanya ketimpangan, kekerasan, atau tidak terpenuhinya hak perlindungan anak; dan     
b. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.     
(2) Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan meliputi :     
a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan;     
b. wajib melaporkan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik setiap Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku;     
c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian Tindak Kekerasan dalam rangka Penanggulangan Tindak Kekerasan Peserta Didik;     
d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat Tindak Kekerasan yang dilakukan;     
e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian Tindak Kekerasan;     
f. wajib menjamin hak Peserta Didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;     
g. wajib memfasilitasi Peserta Didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan privasi dan perlindungan hukum;     
h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada Peserta Didik yang mengalami Tindakan Kekerasan;     
i. wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian; dan     
j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.     
(3) Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh Orang Tua/Wali meliputi :     
a. melaporkan kepada tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan ketika mei hat atau mendapatkan laporan dari Peserta Didik adanya kekerasan atau tidak terpenuhinya hak perlindungan anak;     
b. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan     
c. terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar pihak.     
(4) Tindakan Penanggulangan yang terjadi dilakukan oleh Masyarakat meliputi :     
a. melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun antar Satuan Pendidikan kepada Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan/atau menghubungi nomor telepon layanan pengaduan yang telah disediakan; dan     
b. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik apabila terjadi tindak kekerasan yang membahayakan Peserta Didik.     
(5) Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi :     
a. melakukan pengawasan terhadap upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;     
b. melakukan mediasi dan fasilitasi antara Satuan Pendidikan dengan pihak terkait dalam upaya melakukan Penanggulangan Tindakan Kekerasan;     
c. menjamin terlaksananya pemberian hak Peserta Didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan dan pemulihan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan;     
d. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian; dan     
e. wajib memastikan Satuan Pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.     
BAB VI
SANKSI
Pasal 11
(1) Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi kepada Peserta Didik sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rangka pembinaan berupa :     
a. teguran lisan;     
b. teguran tertulis; dan     
c. tindakan lain yang bersifat edukatif.     
(2) Tindakan lain yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :     
a. penguatan iman dan taqwa;     
b. penguatan nasionalisme;     
c. penguatan literasi; dan     
d. penguatan etika, seni dan budaya.     
(3) Tindakan lain yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perkembangan usia Peserta Didik dan karakteristik pada Satuan Pendidikan masing-masing.     
(4) Kepala Satuan Pendidikan dapat memindahkan Peserta Didik ke Satuan Pendidikan lain setelah mendapat masukan dani P2TP2A dan/atau rekomendasi dan i Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.     
(5) Aparat penegak hukum menindaklanjuti tindak kekerasan yang termasuk kategori berat sesuai kewenangannya.     
Pasal 12
(1) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak kekerasan di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil.     
(2) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak kekerasan di Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berupa :     
a. teguran lisan;     
b. teguran tertulis;     
c. penundaan atau pengurangan hak;     
d. pembebasan tugas;     
e. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan; dan     
f. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 13
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat memberikan sanksi kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Satuan Pendidikan atau pihak lain yang bekerja di Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) berupa :       
a. teguran lisan;     
b. teguran tertulis;     
c. pengurangan hak; dan     
d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan atau pemutusan/ pemberhentian hubungan kerja.     
Pasal 14
Sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Pasal 13 huruf d dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya Tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.       
Pasal 15
(1) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2), berupa :     
a. tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara Ujian Nasional paling lama 2 (dua) tahun;     
b. rekomendasi penurunan level akreditasi; dan     
c. penggabungan Satuan Pendidikan.     
(2) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2), berupa :     
a. rekomendasi pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;     
b. tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara Ujian Nasional paling lama 2 (dua) tahun;     
c. rekomendasi penurunan level akreditasi; dan     
d. rekomendasi penutupan Satuan Pendidikan.     
BAB VII
ALUR PELAYANAN PENGADUAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 16
Alur Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik meliputi :       
a. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan menerima laporan dari korban, pendamping korban atau masyarakat atas Tindak Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan, maupun antar Satuan Pendidikan secara langsung atau melalui nomor telepon layanan pengaduan yang telah disediakan;     
b. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan memproses laporan, memberikan pertolongan terhadap korban Tindak Kekerasan, melaporkan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik dan menindakianjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat Tindak Kekerasan yang terjadi;     
c. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan memberikan rujukan kepada unit terkait untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan rumah arnan, layanan pendampingan dan bantuan hukum dan lain sebagainya; dan     
d. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan melaporkan hasil tindak penanganan kepada Gugus Tugas tingkat Provinsi melalui Gugus Tugas tingkat Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing.     
BAB VIII
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 17
(1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang terdiri dari unsur :     
a. Pendidik;     
b. Tenaga Kependidikan;     
c. Perwakilan Komite Sekolah;     
d. Organisasi profesi/lembaga psikolog;     
e. Pakar pendidikan;     
f. Lembaga Pemerintah non Kementerian;     
g. Perangkat Pemerintah Daerah; dan     
h. Tokoh masyarakat/agama.     
(2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik dan Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.     
(3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik dan Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota/Bupati.     
(4) Masa tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupetan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.     
BAB IX
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 18
(1) Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dibentuk pada setiap Satuan Pendidikan.     
(2) Susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan terdiri dari :     
a. Kepala Sekolah;     
b. perwakilan Pendidik;     
c. Pengawas Sekolah/Penilik;     
d. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;     
e. perwakilan Peserta Didik;     
f. perwakilan Orang Tua/Wali;     
g. profesional yang bergerak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan;     
h. tokoh masyarakat di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan     
i. pakar pendidikan.     
(3) Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Sekolah.     
(4) Masa tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.     
BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19
(1) Satuan Pendidikan melaporkan upaya Pencegahan Tindak Kekerasan kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melalui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Tingkat Kecamatan :     
a. secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas setiap pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan masing-masing; dan     
b. secara insidentil apabila terjadi Tindak Kekerasan atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Peserta Didik.     
(2) Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilakukan Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.     
(3) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.     
(4) Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi, informatika dan statistik mengumumkan hasil Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat.     
BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 20
Pembiayaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.       
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
(1) Identitas Korban, Pelaku, dan Pelapor Tindak Kekerasan wajib dirahasiakan.     
(2) Satuan Pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 22
Daerah menyediakan layanan pengaduan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan, rumah tangga dan ranah publik melalui P2TP2A atau Hotline 081317617622 dan Call Centre 112 tanpa dikenakan biaya.       
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Agustus 2019
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 75018

Dokumen: