PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/ 2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih ditetapkan sebagai wilayah yang berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan penyesuaian guna memberikan perlindungan kesehatan bagi individu dan masyarakat, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
8. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:       
1. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.     
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.     
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.     
4. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemologi, penilaian kondisi kesehatan publik, dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan, dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.     
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.     
6. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19/orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.     
7. Probable adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/acute respiratory distress syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).     
8. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).     
9. Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.     
10. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.     
11. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.     
12. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi Covid1-19 tetapi tidak sakit atau tidak bergej ala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.     
13. Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.     
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.     
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.     
16. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi.     
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.     
18. Kota/Kabupaten Administrasi adalah 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.     
19. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.     
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.     
21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.     
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.     
23. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.     
24. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.     
25. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.     
26. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.     
27. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.     
28. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta.     
29. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.     
30. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.     
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.       
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:       
a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;     
b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;     
c. meningkatkan displin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan     
d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.     
BAB II
MASA TRANSISI
Pasal 4
(1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif, diberlakukan Masa Transisi.     
(2) Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:     
a. penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;     
b. pentahapan kegiatan/aktivitas masyarakat, dan     
c. pengendalian moda transportasi.     
(3) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:     
a. kajian epidemiologi;     
b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan     
c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.     
(4) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/ aktivitas pada tempat/ fasilitas umum meliputi:     
a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;     
b. sekolah dan institusi pendidikan lainnya;     
c. tempat ibadah;     
d. moda transportasi;     
e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;     
f. pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;     
g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan     
h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.     
(5) Pemberlakuan, penentuan tahapan, dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi ditetapkan dengan:     
a. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk perkantoran/tempat kerja;     
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk sekolah dan institusi pendidikan lainnya;     
c. Keputusan Sekretaris Daerah untuk tempat ibadah;     
d. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan untuk moda transportasi;     
e. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara, dan warung makan;     
f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan;     
g. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tempat usaha, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata, rumah makan, kafe, dan restoran; dan     
h. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, atau Keputusan Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangannya, untuk area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.     
Pasal 5
(1) Bagi setiap kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pemberlakuan, penentuan tahapan, dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat kegiatan/aktivitas sesuai masa tahapan aktifitas kegiatan pada masa transisi.     
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:     
a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;     
b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja,     
c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan;     
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan, Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;     
e. Dinas Pendidikan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya;     
f. Dinas Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan; dan     
g. Walikota/Bupati Administrasi pada tempat ibadah,
dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI.     
Pasal 6
Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.       
BAB III
PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI
Pasal 7
(1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.     
(2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     
a. kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas; dan     
b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) dan di ruang milik jalan (on street).     
Pasal 8
(1) Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:     
a. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap;     
b. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan     
c. nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua).     
(2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:     
a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;     
b. kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;     
c. kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas;     
d. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;     
e. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;     
f. kendaraan Pejabat Negara;     
g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;     
h. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;     
i. kendaraan angkutan umum (plat kuning);     
j. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin    
k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan     
l. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.     
(3) Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.     
(4) Dalam hal ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Dinas Perhubungan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap.     
Pasal 9
(1) Selama Masa Transisi dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (off street) melalui pembatasan satuan ruang parkir.     
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.     
Pasal 10
(1) Selama Masa Transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.     
(2) Penggunaan transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:     
a. peningkatan penggunaan jalur sepeda yang telah terbangun; dan     
b. penyediaan parkir khusus sepeda.     
3. Penyediaan parkir khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada fasilitas meliputi:     
a. ruang parkir perkantoran;     
b. ruang parkir pusat perbelanjaan;     
c. halte;     
d. terminal;     
e. stasiun; dan     
f. pelabuhan/ dermaga.     
(4) Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.     
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana mobilitas penduduk bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan ruang parkir khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.     
Pasal 11
Selama Masa Transisi, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:       
a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/ atau instansi terkait; dan     
b. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.     
BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 12
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing Satuan Tugas Penanganan Covid-19.     
(2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.     
BAB V
PENGHENTIAN SEMENTARA MASA TRANSISI
Pasal 13
(1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.     
(2) Penetapan penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:     
a. untuk tingkat rukun warga, kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi; dan     
b. untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.     
(3) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal.     
(4) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan PSBB.     
Pasal 14
(1) Pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:     
a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;     
b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/ kelurahan/ kecamatan/ kota/ kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat;     
c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka Incident Rate (IR) tinggi dan kecepatan Incident Rate (IR);     
d. pelaksanaan skrining Covid-19;     
e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi Kontak Erat, Suspek, Probabel, kasus konfirmasi Covid-19, dan pelaku perjalanan;     
f. penelusuran Kontak Erat;     
g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;     
h. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;     
i. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga; dan     
j. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.     
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi.     
BAB VI
BANTUAN SOSIAL
Pasal 15
(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pemberlakuan Masa Transisi.     
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Penetapan daftar nama penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.     
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 853 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu dalam Keputusan Gubernur dimaksud.       
Pasal 18
Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.       
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Agustus 2020
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72024

Dokumen: