• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
        NOMOR 80 TAHUN 2019
        TENTANG
        TARIF LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah;

      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
          2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
          3. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71031);
      • B.5. DIKTUM
        • MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

         

        Ditetapkan di Jakarta,
        pada tanggal 7 Agustus 2019
        GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
        Ttd.
        ANIES BASWEDAN

        Diundangkan di Jakarta,
        pada tanggal 15 Agustus 2019
        SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
        Ttd.
        SAEFULLAH

        BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71035