Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :       
1. Pengelola Dana Perumahan adalah perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ditetapkan Gubernur untuk mengelola dana perumahan.     
2. Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah adalah dana perumahan yang digunakan untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi warga yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pengelola dana perumahan.     
3. Dana Perumahan adalah investasi non permanen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola untuk pemberian bantuan dan pembiayaan untuk penyediaan dan perolehan rumah/ hunian bagi warga di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
4. Suku Bunga adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa.     
5. Penerima Manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang disetujui dan ditetapkan sebagai pemanfaat dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah.     
6. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.     

Dokumen: