Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71031);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :       
1. Pengelola Dana Perumahan adalah perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ditetapkan Gubernur untuk mengelola dana perumahan.     
2. Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah adalah dana perumahan yang digunakan untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi warga yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pengelola dana perumahan.     
3. Dana Perumahan adalah investasi non permanen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola untuk pemberian bantuan dan pembiayaan untuk penyediaan dan perolehan rumah/ hunian bagi warga di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
4. Suku Bunga adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa.     
5. Penerima Manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang disetujui dan ditetapkan sebagai pemanfaat dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah.     
6. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.     
BAB II
TARIF LAYANAN
Pasal 2
Tarif layanan kredit/ pembiayaan pemilikan rumah merupakan imbalan atas suku bunga dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah dalam bentuk Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah dari Pengelola Dana Perumahan kepada Penerima Manfaat melalui Bank Pelaksana.       
Pasal 3
Ketentuan mengenai tingkat Suku Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :       
a. tingkat Suku Bunga/imbal hasil dari Pengelola Dana Perumahan kepada Bank Pelaksana sebesar 1,90% (satu koma sembilan nol persen) per tahun; dan     
b. tingkat Suku Bunga/imbal hasil dari Bank Pelaksana kepada Penerima Manfaat paling tinggi sebesar 5% (lima persen) per tahun.     
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Suku Bunga/imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pengelola Dana Perumahan.       
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Agustus 2019
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71035

Dokumen: