PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:       
1. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.     
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.     
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.     
4. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid- 19 / orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.     
5. Probable adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/ acute respiratory distress syndrome/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM).     
6. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).     
7. Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, dan/ atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.     
8. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.     
9. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.     
10. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.     
11. Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.     
12. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.     
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.     
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.     
15. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.     
16. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.     
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.     
18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.     
19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.     
20. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.     
21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.     
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.     
23. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.     
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta.     
25. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.     
26. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.     
27. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.     
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:       
a. pelaksanaan;     
b. peningkatan penanganan kesehatan,     
c. pengawasan dan penindakan;     
d. sosialisasi dan partisipasi;     
e. sistem informasi;     
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan     
g. pembiayaan.     
BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3
Subjek pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:      
a. perorangan;     
b. pelaku usaha; dan     
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.     
Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Perlindungan Kesehatan Individu
Pasal 4
(1) Setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi:      
a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika:      
1. berada di luar rumah;      
2. berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau      
3. menggunakan kendaraan bermotor;      
b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;      
c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan      
d. menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan      
e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.      
(2) PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:      
a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;      
b. membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;      
c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;      
d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular Covid-19;      
e. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;      
f. membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;      
g. melakukan olahraga secara rutin;      
h. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan      
i. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.      
Pasal 5
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).      
(2) Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);      
b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan      
c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).      
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/ atau TNI.      
(4) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar untuk dimasukan ke basis data/ sistem informasi.      
Pasal 6
(1) Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker ketika berada di luar rumah.      
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis olahraga dengan intensitas tinggi untuk tujuan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.      
Paragraf 2
Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Pasal 7
Tempat dan fasilitas umum meliputi:      
a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;      
b. sekolah dan institusi pendidikan lainnya;      
c. tempat ibadah;      
d. transportasi umum;      
e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;      
f. pedagang kaki lima/lapak jajanan;      
g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan      
h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.      
Pasal 8
(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari:      
1. pimpinan;      
2. bagian kepegawaian;      
3. bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan      
4. petugas kesehatan,
dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.      
b. memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a;      
c. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;      
d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;      
e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;      
f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;      
g. menyediakan hand sanitizer;      
h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;      
i. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;      
j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;      
k. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;      
l. menghindari aktivitas kerja/ kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;      
m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;      
n. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;      
o. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan      
p. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.      
(2) Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.      
(3) Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.      
(4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:      
a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran swasta dan tempat kerja;      
b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/ penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan      
c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industi dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya,
dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/ atau TNI.      
(5) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.      
(6) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).      
b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).      
c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).      
(7) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.      
(8) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh:      
a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah;      
b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja;      
c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan; dan      
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan,
dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian, dan/ atau TNI.      
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai dengan sektor kegiatan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang ada dalam lingkup tugasnya yang terdiri dari:      
a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;      
b. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;      
c. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;      
d. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;      
e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan      
f. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.      
Pasal 9
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;      
b. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;      
c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;      
d. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;      
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;      
f. membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;      
g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;      
h. memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan      
i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.      
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.      
(3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.      
Pasal 10
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;      
b. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah;      
c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;      
d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;      
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;      
f. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;      
g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan      
h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.      
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.      
Pasal 11
(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:      
a. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan      
b. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.      
(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(3) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);      
b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); dan      
c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).      
(4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.      
(5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.      
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.      
Pasal 12
(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;      
b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50`)/0 (lima puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran;      
c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;      
d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;      
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;      
f. menyediakan hand sanitizer.      
g. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;      
h. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung; dan      
i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.      
(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.      
(3) Penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak ditemukannya pelanggaran kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).      
(4) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:      
a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);      
b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 100 .000 .000 (seratus juta rupiah); dan      
c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp 150.000 .000 (seratus lima puluh juta rupiah).      
(5) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.      
(6) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif setelah dilakukan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan pencabutan izin usaha.      
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/ atau TNI.      
Pasal 13
(1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan      
b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.      
(2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.      
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.      
Pasal 14
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. melaksanakan protokol pencegahan Covid- 19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;      
b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;      
c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;      
d. menyediakan hand sanitizer, dan      
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.      
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.      
(3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.      
Pasal 15
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:      
a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;      
b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;      
c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;      
d. mengatur waktu kunjungan;      
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;      
f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan      
g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.      
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.      
(3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.      
BAB III
PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN
Pasal 16
(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:     
a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi;     
b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;     
c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;     
d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;     
e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;     
f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri;     
g. pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid- 19;     
h. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;     
i. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus Konfirmasi;     
j. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan     
k. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.     
(2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.     
Pasal 17
(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, Probable, Konfirmasi atau Pelaku Perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:     
a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau Dinas Kesehatan;     
b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;     
c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;     
d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;     
e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit, dan     
f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/ atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/ atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.     
(2) Pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau Tes Cepat Molekuler (TCM) petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:     
a. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri pada tempat yang telah ditentukan;     
b. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan     
c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.     
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
Pasal 18
(1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:     
a. patroli/operasi penertiban; dan     
b. posko gabungan,
dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.     
(2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.     
Pasal 19
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (4) wajib disetorkan ke kas daerah.     
(2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut:     
a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (4), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP;     
b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Tansmigrasi dan Energi;     
c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Perhubungan;     
d. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan     
e. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.     
b. pelanggaran Pasal 8 ayat (6), diserahkan kepada kantor Dinas Tenaga Kerja, Tansmigrasi dan Energi di wilayah penindakan pelanggaran terjadi;     
c. pelanggaran Pasal 11 ayat (3), diserahkan kepada kantor Dinas Perhubungan di wilayah penindakan pelanggaran terjadi;     
d. pelanggaran Pasal 8 ayat (6), diserahkan kepada kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di wilayah penindakan pelanggaran terjadi; dan     
e. pelanggaran Pasal 8 ayat (6), diserahkan kepada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di wilayah penindakan pelanggaran terjadi.     
(3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank DKI oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:     
a. pelanggaran Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 12 penindakan pelanggaran terjadi;     
BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 20
(1) Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.     
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:     
a. masyarakat;     
b. pemuka agama;     
c. tokoh adat;     
d. tokoh masyarakat; dan     
e. unsur masyarakat lainnya.     
BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 21
Dalam rangka peningkatan efektivitas dalam pengawasan dan penindakan dalam Peraturan Gubernur ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pendataan ke dalam basis data/ sistem informasi.       
BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 22
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.     
(2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.     
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.     
(2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.     
(3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepolisian.     
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.       
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Agustus 2020
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72023

Dokumen: