Try: LISTMODE

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG
PENYEDIAAN LAJUR SEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor antara lain berupa lajur sepeda;
b. bahwa peyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada huruf a diharapkan akan mendorong peralihan gaya hidup masyarakat menuju penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Lajur Sepeda;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN LAJUR SEPEDA.

Pasal 1
(1) Penyediaan lajur sepeda dilaksanakan pada badan jalan, terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(2) Selain pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan lajur sepeda dapat dilaksanakan pada trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(3) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi pada ruas jalan sebagai berikut:      
a. Jl. Medan Merdeka Selatan;      
b. Jl. M.H. Thamrin;      
c. Jl. Imam Bonjol;      
d. Jl. Pangeran Diponegoro;      
e. Jl. Salemba Raya;      
f. Jl. Proklamasi;      
g. Jl. Penataran;      
h. Jl. Pramuka;      
i. Jl. Pemuda;      
j. Jl. Jenderal Sudirman;      
k. Jl. Sisingamangaraja;      
l. Jl. Panglima Polim;      
m. Jl. RS. Fatmawati Raya;      
n. Jl. Tomang Raya;      
o. Jl. Kyai Caringin;      
p. Jl. Cideng Timur;      
q. Jl. Cideng Barat;      
r. Jl. Kebon Sirih;      
s. Jl. Fachrudin;      
t. Jl. Matraman Raya;      
u. Jl. Jatinegara Barat; dan      
v. Jl. Jatinegara Timur.      
(4) Peta lajur sepeda pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.      
(5) Pengembangan ruas jalan untuk lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.      
Pasal 2
(1) Lajur sepeda diperuntukan bagi:      
a. sepeda; dan      
b. sepeda listrik.      
(2) Selain sepeda dan sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lajur sepeda dapat dilintasi:      
a. otopet;      
b. skuter;      
c. hoverboard; dan/atau      
d. unicycle.      
Pasal 3
Pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas pada lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 4
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.     
Pasal 5
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 896/2012 tentang Penetapan Lajur Sepeda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.     

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 November 2019
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71059

Dokumen: