PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

I. UMUM
 

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

 

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

 

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini, di samping berbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengubah frasa “vijf en twintig gulden” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi frasa “dua ratus lima puluh rupiah”;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
  4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
  5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran marxisme dan leninisme; dan
  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Berbagai pembaruan atau perubahan yang terjadi tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas yakni, dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi.

 

BUKU KESATU

  1. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar KUHP. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan berlaku pula bagi Undang-Undang yang bersifat lex specialis, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Buku Kesatu ini memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan, faktor memperberat Pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.
  2. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. Wetboek van Strafrecht dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Undang-Undang ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah daad-dader strafrecht dan viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.
  3. Karakter daad-dader strafrecht yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu antara lain tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.
  4. Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai rechtsdelict dan pelanggaran sebagai wetsdelict ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit rechtsdelict dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan wetsdelict dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.
  5. Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini, pertanggungjawaban pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini. Sanksi terhadap Korporasi dapat berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Dalam hal ini kesalahan Korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi, mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu Tindak Pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.
  6. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungawaban mutlak (strict liability) dan asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.
  7. Dalam Undang-Undang ini diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
    a. pidana penjara;
    b. pidana tutupan;
    c. pidana pengawasan;
    d. pidana denda; dan
    e. pidana kerja sosial.
   

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

 

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

 

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-Undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

 

Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

 

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara.

  8.

Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

 

Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi pelindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

  9.

Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus yang sebenarnya sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Undang-Undang ini. Penentuan ancaman pidana minimum khusus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:

  • menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
  • lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
  • jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

 

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

  10.

Dalam Undang-Undang ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

  11.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

 

BUKU KEDUA

  1.

Untuk menghasilkan Undang-Undang hukum pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar Wetboek van Strafrecht, antara lain, Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, pengadilan hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan cagar budaya.

  2.

Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana di dunia maya, dan Tindak Pidana tentang informasi dan transaksi elektronik, dan lain-lain.

  3.

Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengadaptasi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

  4.

Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkotika dikelompokan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai “Bab Tindak Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

  • dampak viktimisasinya besar;
  • sering bersifat transnasional terorganisasi;
  • pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
  • sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil;
  • adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
  • didukung oleh konvensi internasional; dan
  • merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.
  5.

Dalam pembentukan Undang-Undang ini, juga memperhatikan hasil dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain mengenai delik penghinaan presiden, delik mengenai penodaan agama, dan delik kesusilaan.

  6.

Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis Tindak Pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis Tindak Pidana baru yang akan muncul dan belum diatur dalam Undang-Undang ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang- Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 187 Buku Kesatu.

 

Penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Untuk itu, penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal dalam batang tubuh yang mendeskripsikan maksud dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1
Ayat (1)
Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat.

Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.
Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.
Pasal 5
Ketentuan ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi delik oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan delik yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 6
Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:
  • konvensi internasional mengenai uang palsu;
  • konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
  • konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
  • konvensi internasional mengenai lalu lintas dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:
  • saat perbuatan fisik dilakukan;
  • saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
  • saat timbulnya akibat Tindak Pidana.
Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil.
Pasal 11
Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:
  • tempat perbuatan fisik dilakukan;
  • tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
  • tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.
Teori yang digunakan untuk menentukan tempat, antara lain teori perbuatan jasmani, teori instrumen, dan teori akibat.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dikenakan pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan untuk melakukan Tindak Pidana hanya dikenakan pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan Tindak Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “dengan perantaraan alat” misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan Tindak Pidana yang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.
Huruf b
Dalam ketentuan ini, pemberian bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana.

Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, misalnya dilihat dari niat antara yang turut serta dengan pembantu berbeda dengan niat pelaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” misalnya usia, pejabat, profesi, atau keadaan mental.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya, ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan “Keadaan darurat”, misalnya:
  • Ketika kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara dua orang yang menyebabkan salah satu meninggal;
  • Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau
  • Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah-rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.
Pasal 34
Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:
  • harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
  • pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
  • pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan
  • keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan yang secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.
Pasal 37
Huruf a
Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.
Huruf b
Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.
Pasal 38
Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  • psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  • disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.
Pasal 40
Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Pasal 42
Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:
  • ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
  • apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.
Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.
Pasal 43
Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:
  • pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
  • yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara.
Pasal 47
Pemegang kendali korporasi dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
Pasal 48
Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:
  • Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi.
  • korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
  • korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, alasan pembenaran dapat diajukan atas nama korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.
Pasal 54
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.
Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenaran dan alasan pemaafan.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.
Pasal 58
Dalam ketentuan ini dimuat hal yang memperberat pidana. Dasar pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang menyangkut Pejabat, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat pula yang merupakan ketentuan baru.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 59
Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang- Undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan halhal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.
Ayat (2)
Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana perjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 72
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat (sedikit) 9 (sembilan) bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.
Ayat (2)
Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.
Ayat (5)
Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.
Pasal 73
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat-syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 75
Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.
Pasal 76
Ayat (1)
Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut "klien pemasyarakatan".

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan” adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.
Ayat (5)
Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut klien pemasyarakatan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah (Rp).
Ayat (2)
Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian.
Pasal 79
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:
  • diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
  • lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.
Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:
  • Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.
  • Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I, untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II, dan untuk kategori IV adalah kelipatan 2 (dua) kali dari kategori III.
  • Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 5 (lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain cara pelaksanaan pidana denda, waktu pelaksanaan pidana denda, ketentuan tentang penyitaan dan lelang, serta pidana pengganti pidana denda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak dibayar" adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.
Pasal 82
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.
Pasal 85
Ayat (1)
Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).
Huruf d
Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 86
Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada halhal yang tercantum dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau pelindungan masyarakat.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.
Pasal 93
Ayat (1)
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.
Ayat (2)
Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.
Pasal 94
Ayat (1)
Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Apabila terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.
Ayat (2)
Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada korban dan bukan kepada negara.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.
Ayat (4)
Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengkonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
Pasal 100
Ayat (1)
Penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” meliputi rehabilitasi medis atau rehabiltasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” merupakan kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “perawatan di lembaga” misalnya perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “penyerahan kepada seseorang” adalah kepada pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang.
Pasal 126
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorbsi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 128
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini berhubungan dengan asas ne bis in idem.
Huruf b
Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.
Huruf f
Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "diatur dalam Undang- Undang" misalnya pemberian grasi oleh presiden.
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan.
Ayat (3)
Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 144 ayat (1) huruf e dan huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap Tindak Pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.
Pasal 134
Dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas nebis in idem.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Ketentuan daluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti.

Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.
Huruf a
Tindak Pidana yang dilakukan dengan percetakan, termasuk juga pencetakan yang dilakukan secara elektronik.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa.
Pasal 137
Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” dalam ketentuan ini adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.
Pasal 140
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” dalam ketentuan ini adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:
  • dampak viktimisasi (korbannya) besar;
  • sering bersifat transnasional terorganisasi (Trans-National Organized Crime);
  • pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
  • sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil (Buku I KUHP);
  • adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang pada umumnya memiliki kewenangan khusus;
  • didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum;
  • merupakan super mala per se dan besarnya people moral condemnation.
Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (core crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara Undang-Undang ini dan undangundang di luar KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah: Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya.

Selain Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana khusus, ketentuan ini juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat
Pasal 188
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme- Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Pasal 189
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah uang, sarana, pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “organisasi” adalah organisasi baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
Pasal 190
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (landverraad) karena melibatkan negara asing.

Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau (hoogverrad), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.
Pasal 193
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah yang sah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal ini.

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar.

Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 194
Ayat (1)
Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah.

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik senjata modern maupun senjata tradisionil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 195
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “menggulingkan” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf b
Yang dimasud dengan “suatu barang” misalnya bahan peledak, amunisi, atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan peledak.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 197
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Yang dimaksud dengan frasa “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial.
Pasal 198
Yang menjadi subjek Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang bertugas melakukan perundingan dengan negara asing atas nama Pemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segala akibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan keamanan negara.
Pasal 199
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas kedaulatan nasional, politik luar negeri yang bebas aktif, dan keutuhan territorial.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 200
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara” misalnya ikut dalam perang, membantu dengan mengirimkan personil, pendanaan, barang, atau senjata.
Huruf b
Cukup Jelas.
Pasal 201
Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.
Pasal 202
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan negara yakni informasi, benda, dan/atau aktifitas yang secara resmi ditetapkan untuk dirahasiakan.
Pasal 203
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “memperkuat”, misalnya melakukan provokasi atau hasutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang atau benda yang bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar atau barang lain yang berhubungan dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, barang tersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan, menyamar, memakai nama palsu, atau memakai kedudukan palsu.
Pasal 210
Huruf a
Yang dimaksud dengan “instalasi negara” adalah instalasi tertentu yang penting misalnya Istana Negara, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung lembaga negara dan pemerintahan, dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vital militer.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bekerja pada musuh sebagai mata-mata” adalah:
  • memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi;
  • melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik musuh;
  • mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk musuh;
  • melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh; atau
  • memberikan kepada atau menerima dari musuh atau pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau pembantupembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau pembantu-pembantunya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barang yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Lihat penjelasan Pasal 216 ayat (1).
Pasal 217
Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai Tindak Pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam pasal ini.
Pasal 218
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara asing yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, pelaku Tindak Pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala negara sahabat.
Pasal 225
Yang dimaksud dengan “menyerang diri” misalnya menampar atau melempar sepatu.
Pasal 226
Lihat penjelasan Pasal 238.
Pasal 227
Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara lain, adalah menteri atau yang setingkat dengan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang mewakili negaranya.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina.
Pasal 232
Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang, tetapi juga terhadap barang, misalnya dengan jalan membakar gedung tempat rapat.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Pasal 233
Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk menghadiri rapat.
Pasal 234
Yang dimaksud dengan “menodai bendera negara atau menghina bendera negara” adalah perbuatan dalam bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain terhadap bendera negara yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan lambang negara” adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240
Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Yang dimaksud dengan “pembedaan” adalah perbuatan membedakan ras dan etnis, misalnya pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan pada suku tertentu.

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ketentuan ini misalnya pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pembatasan” dalam ketentuan ini misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemilihan” dalam ketentuan ini misalnya pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan pada ras atau etnis tertentu.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.
Pasal 247
Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
Pasal 248
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal. Menurut pasal ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana, walaupun orang yang dianjurkan itu belum melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini harus menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 21 huruf d. Penganjur tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang dianjurkan melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penganjur sendiri, misalnya penganjur menarik kembali anjurannya, menghalang-halangi, dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 249
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “menawarkan” misalnya orang yang memberikan jasa berupa informasi dengan meminta imbalan.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 252
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 253
Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini Tindak Pidana itu harus jadi dilakukan atau benarbenar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapat dipidana.
Pasal 254
Yang dimaksud dengan “rapat umum yang sah” adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
  • “masuk dengan memaksa” adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat tersebut.
  • “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal.
  • “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.
  • “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 257
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal ini, misalnya apabila:
  • alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
  • pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
  • pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
  • “kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum” antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor walikota, dan kantor kelurahan.
  • “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 260
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
  • “menggabungkan diri” tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam dengan pidana.
  • “perkumpulan” adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh para anggota dan tidak perlu ada Anggaran Dasarnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai Tindak Pidana proparte dolus proparte culpa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya orang berteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya memukul kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Yang dimaksud dengan “membubarkan rapat umum” adalah menimbulkan kekacauan atau suara gaduh sehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti rapat dengan tenang dan tertib.
Pasal 267
Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat pemakaman.

Yang dimaksud dengan “pemakaman” termasuk serangkaian upacara adat atau keagamaan.
Pasal 268
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
  • “menodai makam” misalnya menggunakan makam sebagai tempat melakukan perbuatan asusila, membuang kotoran.
  • “makam” adalah liang atau ruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja.
  • “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya kijing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.
Pasal 269
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam.

Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
  • “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal.
  • “profesi” misalnya dokter, apoteker, atau notaris.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 272
Ketentuan ini mengancam pidana perbuatan peminjaman uang atau barang tanpa izin. Dalam praktik perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini sering disebut dengan "gadai gelap".
Pasal 273
Yang dimaksud dengan “pawai” adalah arak-arakan di jalan, misalnya pawai pembangunan.
Pasal 274
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalah pesta atau keramaian yang diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini misalnya bukan dokter memberikan pengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi memberikan pengobatan, sebagai dokter gigi.

Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di daerah tersebut cukup terdapat dokter atau dokter gigi.
Pasal 277
Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnya menerima atau memberikan surat kepada narapidana harus mendapat izin dari pejabat tersebut.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya.
Pasal 281
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.

Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “proses persidangan” adalah yang bersifat tertutup atau yang hakim telah memerintahkan untuk tidak diperbolehkan untuk dipublikasi.
Pasal 282
Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Yang dimaksud dengan “proses peradilan” adalah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan” di dalam ketentuan Pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah.
Pasal 288
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
Pasal 289
Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Dalam ketentuan ini menolak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebut diperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana maupun perkara perdata, dianggap sebagai pebuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Ayat (1)
Huruf a
Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “melepaskan barang” termasuk juga perbuatan menjual, menggunakan, memindah tangankan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai Tindak Pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Yang dimaksud dengan “saksi” adalah saksi dalam semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama.

Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia patut dipidana karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan umat yang menganut agama dalam masyarakat. Penghinaan terhadap agama dalam ketentuan ini, misalnya, menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, sifatsifatNya, atau menghina nabi/rasul, yang akan dapat menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan.

Di samping mencela perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. Penghinaan di atas dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar penganut agama di Indonesia menjadi tidak beragama, karena secara langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.
Pasal 307
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan” adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 308
Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.
Pasal 309
Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangunan atau benda ibadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelaku patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barangbarang yang nyata-nyata dimasukkan dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnya bendungan atau pintu air, sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air” misalnya selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkan air.
Pasal 315
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumah atau kapal dalam ukuran tertentu yang menurut Undang-Undang termasuk benda tidak bergerak, harus selalu dengan izin yang berwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran yang dapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial yang dipunyai oleh barang tersebut.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penggalak” adalah mesiu pada persumbuhan senjata api untuk meledakkannya peluru.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahaya bagi lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupa memasang rintangan atau melepaskan pakupaku pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi kereta yang melewatinya.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran” misalnya mercusuar, lentera laut, atau pelampung.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini harus dilakukan secara melawan hukum. Jika unsur ini dipenuhi yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang maka pidananya diperberat.
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Yang dimaksud dengan “kenakalan” misalnya mencoretcoret tembok di jalan umum.
Pasal 336
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal dengan password.
Pasal 339
Cukup jelas.
Pasal 340
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menghasut hewan” adalah membuat hewan bereaksi panik sehingga menyebabkan hewan tersebut agresif, menimbulkan kegelisahan, ketakutan pada hewan yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan barang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 343
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.
Pasal 344
Cukup jelas.
Pasal 345
Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun.
Pasal 346
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" adalah sebagaimana diatur dalam undangundang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 347
Cukup Jelas.
Pasal 348
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 349
Cukup Jelas.
Pasal 350
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan.
Pasal 351
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.

Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 354
Cukup jelas.
Pasal 355
Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sedang bertugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 356
Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.
Pasal 357
Cukup jelas.
Pasal 358
Cukup jelas.
Pasal 359
Cukup jelas.
Pasal 360
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut menghalang-halangi.

Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan pejabat yang berwenang yang bersangkutan.
Pasal 361
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasal 363
Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikan kewajiban setiap orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengampuan dan perwalian.
Pasal 364
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban Setiap Orang untuk membantu kekuasaan umum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti adanya bahaya bagi keamanan umum atau pada waktu seseorang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantu padahal perbuatan itu tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 365
Cukup jelas.
Pasal 366
Yang dimaksud dengan “maklumat” adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 367
Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dikenal sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkan adalah terjadinya Tindak Pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan Tindak Pidana.
Pasal 368
Dalam ketentuan ini perbuatan jabatan atau tanda kepangkatan adalah tanda kepangkatan atau perbuatan jabatan baik sipil maupun militer.
Pasal 369
Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan pangkat atau jabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.
Pasal 370
Cukup jelas.
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penyelenggaraan kegiatan pos yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan, atau telegram.
Pasal 373
Cukup jelas.
Pasal 374
Cukup jelas.
Pasal 375
Cukup jelas.
Pasal 376
Dalam ketentuan ini, mengangkut Ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menggunakan surat jalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya Ternak curian, Ternak yang sakit atau mencegah timbulnya penyakit pada Ternak lain atau pada manusia yang mengkonsumsikan daging Ternak tersebut.
Pasal 377
Cukup jelas.
Pasal 378
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “petikan dari Surat resmi negara” termasuk menyalin, mengutip isi Surat sebagian atau keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan sebagainya sesuai dengan kemajuan teknologi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 379
Ayat (1)
Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 380
Dalam ketentuan ini uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkan Konvensi Internasional mengenai uang palsu tahun 1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.
Pasal 381
Huruf a
Dalam ketentuan ini orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dipidana.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 382
Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya dengan mengikir mata uang emas atau mata uang perak.
Pasal 383
Cukup jelas.
Pasal 384
Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yang mengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima uang tersebut atau pun beberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.
Pasal 385
Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan membuat atau menyediakan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.
Pasal 386
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di Indonesia barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau memasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan apabila ada izin dan jika nyata-nyata dipergunakan untuk perhiasan, misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tanda kenang-kenangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 387
Cukup jelas.
Pasal 388
Yang dimaksud dengan “meterai” adalah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran meterai.
Pasal 389
Cukup jelas.
Pasal 390
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan atau keaslian dari cap negara atau tanda keahlian dari pelaku Tindak Pidananya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku yang dibubuhkan kepada barang emas atau perak tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan merugikan konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 391
Cukup jelas.
Pasal 392
Ayat (1)
Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau timbangan yang dipergunakan dalam perdagangan, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan barang yang digunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak sehat yang akan merugikan konsumen. Ketentuan ini dimasudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 393
Ayat (1)
Penghilangan tanda pada Barang yang ditera dilakukan oleh Kantor Metrologi dan dengan penghilangan tanda pada Barang yang ditera tersebut, tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah tanda yang diberikan kepada barang-barang yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 394
Cukup jelas.
Pasal 395
Cukup jelas.
Pasal 396
Cukup jelas.
Pasal 397
Yang dimaksud dengan “surat” dalam ketentuan ini adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:
  • menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk;
  • menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;
  • menerbitkan suatu pembebasan utang; atau
  • dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.
Pasal 398
Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripada surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 424.
Pasal 399
Cukup jelas.
Pasal 400
Cukup jelas.
Pasal 401
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang keadaan kesehatan seseorang” termasuk kesehatan fisik dan kesehatan jiwa.

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang kematian seseorang” termasuk keterangan kematian seseorang atau sebab-sebab kematian (visum et repertum).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 402
Ketentuan Pasal 428 memuat ancaman pidana kepada dokter yang memberikan surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman pidana kepada siapa saja yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter dengan maksud memperdayakan kekuasaan umum atau perusahaan asuransi.
Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.
Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Yang dimaksud dengan "menggelapkan asal-usul orang" adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, memungut anak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikan identitas kelahiran anak.
Pasal 408
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan.

Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinanperkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah” adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.
Pasal 409
Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah ketentuan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.
Pasal 410
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang mengenai Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.
Pasal 411
Cukup jelas.
Pasal 412
Huruf a
Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 413
Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnity standard).

Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.
Pasal 414
Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah kehamilan walaupun benda itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan dapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya hubungan badan.

Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana untuk mencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapat dipidana bilamana dilakukan secara terang-terangan, sedang perbuatan menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan demikian, apabila perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatu Tindak Pidana.

Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana pencegahan kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanya menunjuk pada tempat memperoleh sarana tersebut.
Pasal 415
Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan kandungan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya dapat menggugurkan kandungan.
Pasal 416
Cukup jelas.
Pasal 417
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:
  • laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  • perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  • laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  • perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  • laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 418
Cukup jelas.
Pasal 419
Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan perbuatan sumbang (incest).
Pasal 420
Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.
Pasal 421
Cukup jelas.
Pasal 422
Cukup jelas.
Pasal 423
Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pelaku Tindak Pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.
Pasal 424
Ayat (1)
Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan perbuatan sumbang (incest).
Ayat (2)
Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku Tindak Pidana.
Pasal 425
Cukup jelas.
Pasal 426
Cukup jelas.
Pasal 427
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempattempat pelacuran.
Pasal 428
Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau keluar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.
Pasal 429
Cukup jelas.
Pasal 430
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah” adalah Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak yang berada di bawah pengawasannya, atau Anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan belum berusia 12 (dua belas) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 431
Cukup jelas.
Pasal 432
Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 433
Cukup jelas.
Pasal 434
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut.
Ayat (2)
Termasuk dalam pejabat adalah orang yang diserahi kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 435
Cukup jelas.
Pasal 436
Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.
Pasal 437
Cukup jelas.
Pasal 438
Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinya atau orang lain.
Pasal 439
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat ketentuan dasar Tindak Pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut.

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan.

Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.
Pasal 440
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.
Pasal 441
Ayat (1)
Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 442
Ketentuan ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan katakata yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.
Pasal 443
Tindak Pidana dalam ketentuan ini disebut pengaduan fitnah. Harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan surat anonim (black-mail), dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.
Pasal 444
Tindak Pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan Tindak Pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.
Pasal 445
Ketentuan ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah mati, yang sekiranya masih hidup perbuatan itu merupakan penistaan atau penistaan tertulis. Tindak Pidana ini merupakan Tindak Pidana aduan, dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.
Pasal 446
Cukup jelas.
Pasal 447
Pasal 448
Cukup jelas.
Pasal 449
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak Pidana ini menjadi Tindak Pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 450
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 451
Cukup jelas.
Pasal 452
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 453
Cukup jelas.
Pasal 454
Cukup jelas.
Pasal 455
Ayat (1)
Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan.

Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 456
Penculikan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.
Pasal 457
Penyanderaan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada ditempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Pasal 458
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku Tindak Pidana dapat dipidana.
Ayat (2)
Jika perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.
Pasal 459
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 570 yaitu seorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah ditarik dari kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian disembunyikan atau disembunyikan terhadap kepentingan penyidikan oleh pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 460
Ayat (1)
Pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikan perempuan (schaking)" dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan "penculikan" (kidnapping) Pasal 486 dan "penyanderaan" (taking hostage) Pasal 487. Tindakan membawa pergi perempuan umurnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.

Unsur Tindak Pidana pada ayat ini dikaitkan dengan usia yang belum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.
Ayat (2)
Unsur Tindak Pidana dalam ketentuan ini tidak dikaitkan dengan usia perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa, atau masih di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 461
Cukup jelas.
Pasal 462
Cukup jelas.
Pasal 463
Cukup jelas.
Pasal 464
Ayat (1)
Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku.

Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana pembunuhan menurut pasal ini.

Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ibu, ayah, atau anak” termasuk ibu, ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku Tindak Pidana dan korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 465
Cukup jelas.
Pasal 466
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kerena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berada dalam kondisi psikologik yang sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan Tindak Pidana tersebut maka dalam prinsip penyertaan tidak berlaku dalam ketentuan ayat ini.
Pasal 467
Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan euthanasia aktif.

Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.

Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.
Pasal 468
Berdasarkan ketentuan ini maka apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orang yang mendorong atau memberi pertolongan tersebut tidak dikenakan pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri itu sendiri bukanlah suatu Tindak Pidana, karena itu percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.
Pasal 469
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang digugurkan adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan itu. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu.
Pasal 470
Cukup jelas.
Pasal 471
Ketentuan ini secara khusus mengancam pidana yang lebih berat kepada pelaku yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan, atau juru obat, mengingat profesi mereka sedemikian mulia bagi kemanusian yang seharusnya tetap dijaga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena alasan media abortus provocatus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan pidana.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Pasal 472
Ayat (1)
Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nial sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 473
Cukup jelas.
Pasal 474
Ayat (1)
Tindak Pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan ringan. Batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 475
Cukup jelas.
Pasal 476
Cukup jelas.
Pasal 477
Cukup jelas.
Pasal 478
Cukup jelas.
Pasal 479
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “korban” adalah suami atau istri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perbuatan pada ayat (4) dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 480
Ayat (1)
Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang mengendarai kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar menimbulkan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 481
Ayat (1)
Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 482
Yang dimaksud dengan "mengambil" dalam ketentuan ini adalah tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki barang orang lain secara melawan hukum".

Misalnya pencurian uang dengan cara mentransfer, atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak.

Yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai hak atas barang tersebut.
Pasal 483
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang” misalnya sepeda motor bagi tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 484
Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan Pasal ini dikualiffikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.
Pasal 485
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan istilah pencurian dikualifikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai tandatanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 486
Cukup jelas.
Pasal 487
Cukup jelas.
Pasal 488
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan.

Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajam atau senjata api.

Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 489
Ayat (1)
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana pengancaman.

Unsur utama Tindak Pidana dalam ketentuan ini sama dengan Tindak Pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada Tindak Pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non-fisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 490
Cukup jelas.
Pasal 491
Cukup jelas.
Pasal 492
Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana penggelapan. Pada Tindak Pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku Tindak Pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku Tindak Pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur Tindak Pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena Tindak Pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pelaku Tindak Pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.
Pasal 493
Cukup jelas.
Pasal 494
Cukup jelas.
Pasal 495
Dalam ketentuan ini, penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebut dititipkan untuk diselamatkan atau karena tidak mampu mengurus sendiri barang tersebut, sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.
Pasal 496
Cukup jelas.
Pasal 497
Cukup jelas.
Pasal 498
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Juga termasuk misalnya perbuatan pelaku yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil sewaannya, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.
Pasal 499
Cukup jelas.
Pasal 500
Cukup jelas.
Pasal 501
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan barang tersebut, sehingga konsumen membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.
Pasal 502
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara curang memanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.
Pasal 503
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan "mengemplang".
Pasal 504
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi.
Pasal 505
Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.
Pasal 506
Cukup jelas.
Pasal 507
Yang dimaksud dengan “konosemen” dalam ketentuan ini adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa pengangkut telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang tersebut ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan perjanjian penyerahan barang.

Konosemen asli (lembar pertama) dalam ketentuan Pasal ini merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan, sedangkan salinan atau lembaran lainnya tidak. Hanya konosemen lembar pertama atau asli dapat ditukarkan dengan jenis barang yang tercantum di dalamnya.

Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat berharga, maka konosemen asli itu dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembaran lainnya yang bukan surat berharga tidak mempunyai nilai sehingga jika dijual, pembelinya tidak akan menerima barangnya dan perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hak-hak atas benda merupakan perbuatan penipuan.
Pasal 508
Cukup jelas.
Pasal 509
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain.
Pasal 510
Cukup jelas.
Pasal 511
Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiap tanda yang dipergunakan untuk menunjukkan batas suatu pekarangan, seperti tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai, atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan.
Pasal 512
Yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidak hanya pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan yang dapat diharapkan.
Pasal 513
Cukup jelas.
Pasal 514
Cukup jelas.
Pasal 515
Cukup jelas.
Pasal 516
Cukup jelas.
Pasal 517
Cukup jelas.
Pasal 518
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta benda milik perusahaan" adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan.

Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
Pasal 519
Cukup jelas.
Pasal 520
Cukup jelas.
Pasal 521
Cukup jelas.
Pasal 522
Cukup jelas.
Pasal 523
Cukup jelas.
Pasal 524
Cukup jelas.
Pasal 525
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan perdamaian dibuat karena pelaku Tindak Pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut undang-undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditor yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu korporasi.
Pasal 526
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi) timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Pasal 527
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.
Pasal 528
Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum" misalnya, bangunan kereta api, bangunan listrik, bangunan telekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.
Pasal 529
Cukup jelas.
Pasal 530
Cukup jelas.
Pasal 531
Cukup jelas.
Pasal 532
Cukup jelas.
Pasal 533
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "Komandan Tentara Nasional Indonesia" adalah komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.
Pasal 534
Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.
Pasal 535
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.
Pasal 536
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindak Pidana ini sudah menjadi salah satu Tindak Pidana internasional melalui konvensi internasional Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental, tidak termasuk penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 537
Cukup jelas.
Pasal 538
Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan” dalam ketentuan ini misalnya tidak menindaklanjuti laporan atau informasi adanya seseorang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
Pasal 539
Cukup jelas.
Pasal 540
Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitan dengan terpidana atau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat perintah penahanan yang sah. Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau orang yang sakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan surat perintah yang sah.
Pasal 541
Dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak pribadi seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula memasuki tempat tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang. Ketentuan ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam melakukan penggeledahan rumah atau membaca atau menyita surat dalam rangka penyidikan Tindak Pidana tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 542
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-menyurat. Tidak termasuk Tindak Pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan surat-surat tersebut sebagai alat bukti dalam rangka penyidikan Tindak Pidana.
Huruf b
Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
Pasal 543
Cukup jelas.
Pasal 544
Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberi kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak termasuk Tindak Pidana ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat telegram yang ditulis oleh pengirim.
Pasal 545
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "setiap orang yang berwenang mengawinkan" adalah pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud “halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.
Pasal 546
Cukup jelas.
Pasal 547
Cukup jelas.
Pasal 548
Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kapal lain termasuk orang dan muatannya dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Kata “laut” dalam ketentuan ini mencakup laut wilayah negara Republik Indonesia maupun laut bebas.
Pasal 549
Ayat (1)
Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal 739 sampai dengan Pasal 740 merupakan Tindak Pidana internasional, berarti pelaku Tindak Pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena Tindak Pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia.

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan Tindak Pidana yang berupa membantu, namun dijadikan Tindak Pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan Tindak Pidana perompakan itu sendiri.

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini Orang atau Barang tidak harus berada di atas kapal tapi bisa juga berada di pantai.
Pasal 550
Cukup jelas.
Pasal 551
Cukup jelas.
Pasal 552
Cukup jelas.
Pasal 553
Yang dimaksud dengan “Setiap orang yang berlayar” adalah anak buah kapal dan penumpang.
Pasal 554
Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.
Pasal 555
Yang dimaksud dengan “Surat keterangan Kapal” antara lain surat, dokumen, dan warta kapal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak kapal.
Pasal 556
Cukup jelas.
Pasal 557
Cukup jelas.
Pasal 558
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya seorang nakhoda kapal dengan sengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalam laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapat kecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransi bagi kapal dan/atau muatannya.
Pasal 559
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran.
Pasal 560
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai pemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam ketentuan ini juga ditentukan pemberatan pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama.
Pasal 561
Cukup jelas.
Pasal 562
Cukup jelas.
Pasal 563
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "perwira kapal" antara lain mualim dan dokter kapal.
Pasal 564
Cukup jelas.
Pasal 565
Cukup jelas.
Pasal 566
Cukup jelas.
Pasal 567
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mengubah haluan kapal" adalah mengubah tujuan perjalanan atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.
Pasal 568
Dalam ketentuan ini, kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan oleh pejabat yang berwenang setempat, apabila melanggar ketentuan blokade, peraturan karantina, atau membawa barang terlarang (penyelundupan).
Pasal 569
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan" misalnya memberikan makanan atau ransum kepada orang yang berlayar.
Pasal 570
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" adalah sesuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksa melakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk menjaga jangan sampai kapal tenggelam atau karena penyakit menular.
Pasal 571
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah penyalahgunaan bendera Indonesia.
Pasal 572
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban di laut" antara lain kapal polisi perairan dan kapal Bea dan Cukai.
Pasal 573
Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini untuk kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankan kepada nakhoda kapal.
Pasal 574
Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dikatakan merupakan perbuatan yang menghambat penegakan hukum.
Pasal 575
Cukup jelas.
Pasal 576
Cukup jelas.
Pasal 577
Cukup jelas.
Pasal 578
Dalam ketentuan ini yang tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekoci misalnya tanda palang merah. Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi kapal atau sekoci rumah sakit dari serangan.
Pasal 579
Cukup jelas.
Pasal 580
Cukup jelas.
Pasal 581
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara" adalah fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, dan, landasan.

Tindak Pidana Penerbangan dalam Bab ini hanya dapat menjadi Tindak Pidana Terorisme apabila ada tujuan untuk melakukan Tindak Pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai terorisme.
Pasal 582
Cukup jelas.
Pasal 583
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan" adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapat mendarat atau tinggal landassecara aman, seperti tanda atau alat landasan termasuk garis di tengah landasan, tanda penunjuk atau koordinat landasan, tanda ujung landasan dan tanda adanya rintangan landasan termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara, dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya.

Pengertian "memasang tanda atau alat yang keliru" dapat juga berarti secara sengaja dan melawan hukum memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu.
Pasal 584
Cukup jelas.
Pasal 585
Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan pembajakan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft yang diadakan di Den Haag-Belanda tahun 1970.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negara peserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan udara dengan pidana yang berat. Tindak Pidana tersebut merupakan Tindak Pidana internasional yang berarti bahwa setiap negara (peserta konvensi) mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara, dengan tidak memandang nasionalitas pelaku maupun pesawat udara serta tempat (negara) terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesia berwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidana untuk Tindak Pidana ini.

Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalam ketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara.
Pasal 586
Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan Tindak Pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviationyang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.
Pasal 587
Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal dengan pembajakan udara. Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawan hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengan sukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara yang sedang dalam penerbangan.
Pasal 588
Cukup jelas.
Pasal 589
Cukup jelas.
Pasal 590
Cukup jelas.
Pasal 591
Cukup jelas.
Pasal 592
Cukup jelas.
Pasal 593
Cukup jelas.
Pasal 594
Cukup jelas.
Pasal 595
Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax, sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yang dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.
Pasal 596
Cukup jelas.
Pasal 597
Cukup jelas.
Pasal 598
Tindak Pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Tindak Pidana yang memenuhi kriteria:
Huruf a
dampak viktimisasinya besar;
Huruf b
sering bersifat transnasional terorganisasi;
Huruf c
pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
Huruf d
sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
Huruf e
adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;

Tindak pidana tersebut meliputi:
  • Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
  • Tindak Pidana Terorisme
  • Tindak Pidana Korupsi
  • Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Tindak Pidana Narkotika
Pasal 599
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual yang setara” adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pasal 600
Cukup jelas.
Pasal 601
Cukup jelas.
Pasal 602
Cukup jelas.
Pasal 603
Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.
Pasal 604
Cukup jelas.
Pasal 605
Cukup jelas.
Pasal 606
Cukup jelas.
Pasal 607
Cukup jelas.
Pasal 608
Cukup jelas.
Pasal 609
Cukup jelas.
Pasal 610
Cukup jelas.
Pasal 611
Cukup jelas.
Pasal 612
Cukup jelas.
Pasal 613
Cukup jelas.
Pasal 614
Cukup jelas.
Pasal 615
Cukup jelas.
Pasal 616
Cukup jelas.
Pasal 617
Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif. Lihat penjelasan Pasal 187.
Pasal 618
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimasud dengan “aparatur sipil negara” adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pasal 619
Cukup jelas.
Pasal 620
Cukup jelas.
Pasal 621
Cukup jelas.
Pasal 622
Cukup jelas.
Pasal 623
Cukup jelas.
Pasal 624
Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana narkotika, selain menangani Tindak Pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika, juga menangani Tindak Pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selain menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, juga menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 625
Cukup jelas.
Pasal 626
Cukup jelas.
Pasal 627
Cukup jelas.
Pasal 628
Cukup jelas.