PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM
 

Anak adalah sumber daya manusia yang diharapkan mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan Perlindungan Anak secara terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan Anak serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam situasi dan kondisi tertentu. Koordinasi penyelanggaraan Perlindungan Anak diperlukan mengingat kegiatan Perlindungan Anak merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan banyak lembaga terkait.

 

Pasal 73A ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlunya disusun Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak yang memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan lembaga terkait.

 

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  • Pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  • Evaluasi yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil Pemantauan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  • Pelaporan yang disusun dan disampaikan oleh Menteri kepada Presiden terhadap hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait.
II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 10
Cukup jelas.