PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM
 

Anak adalah sumber daya manusia yang diharapkan mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan Perlindungan Anak secara terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan Anak serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam situasi dan kondisi tertentu. Koordinasi penyelanggaraan Perlindungan Anak diperlukan mengingat kegiatan Perlindungan Anak merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan banyak lembaga terkait.

 

Pasal 73A ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlunya disusun Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak yang memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan lembaga terkait.

 

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  • Pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  • Evaluasi yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil Pemantauan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  • Pelaporan yang disusun dan disampaikan oleh Menteri kepada Presiden terhadap hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait.
II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemenuhan hak sipil dan kebebasan" dalam ketentuan ini meliputi kepemilikan kutipan akta kelahiran, ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), dan pelembagaan partisipasi Anak.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif' dalam ketentuan ini meliputi pencegahan perkawinan Anak, penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI), standardisasi lembaga pengasuhan alternatif, dan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan" dalam ketentuan ini meliputi persalinan di fasilitas kesehatan, status gizi balita, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak, rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi" dalam ketentuan ini meliputi wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak (SRA), dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan forum Koordinasi dalam ketentuan ini merupakan pertemuan yang melibatkan kemen terian f lembaga terkait yang mempunyai kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Evaluasi proses" dalam ketentuan ini adalah Evaluasi yang memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak yang sedang berlangsung.

Yang dimaksud dengan "Evaluasi dampak" dalam ketentuan ini adalah Evaluasi yang menilai keseluruhan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam menghasilkan target sasaran.

Yang dimaksud dengan "Evaluasi hasil" dalam ketentuan ini adalah Evaluasi yang menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan penyelenggaraan Perlindungan Anak diberikan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6382