PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK

I. UMUM
 

Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak ini disusun untuk melaksanakan perintah dan 2 (dua) pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pasal yang mendelegasikan tersebut adalah Pasal 71 ayat (5) terkait dengan bentuk dan pelaksanaan pidana dan Pasal 82 ayat (4) terkait dengan pelaksanaan tindakan.

 

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk Anak yang sedang menjalani pidana.

 

Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhi kepada Anak dalam Peraturan Pemerintah ini sedapat mungkin menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan, karena hal tersebut dapat menurunkan minat, bakat, dan inovasi serta menghambat tumbuh kembang Anak. Pelaksanaan pidana dalam Peraturan Pemerintah ini diupayakan lebih mengedepankan peningkatan dan penanaman rasa tanggung jawab kepada Anak.

 

Terhadap jenis pidana tertentu dengan ancarnan hukuman yang tinggi, perampasan kemerdekaan bagi Anak merupakan faktor yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam pelaksanaan pidana tersebut tetap memperhatikan arah perkembangan serta kebutuhan Anak yang dilaksanakan melalui pendekatan psikologis, program kerja, serta tetap memperhatikan hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Peran Pembimbing Kemasyarakatan, peran Pekerja Sosial, dan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Pemerintah ini adalah untuk melaksanakan proses pendampingan serta pembimbingan terhadap Anak sebagai upaya untuk memastikan Anak dapat melaksanakan pidana yang tidak memberikan beban lebih terhadap Anak.

 

Pelaksanaan pidana dalam Peraturan Pemerintah ini juga mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengedepankan penanaman rasa tanggung jawab Anak dan memperhatikan hak Anak. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah dan swasta.

 

Selain pelaksanaan pidana, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan tindakan yang dikenai terhadap Anak. Pelaksanaan tindakan ini lebih mengedepankan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab Anak.

 

Dalam pelaksanaan pidana dan tindakan, pengawasan merupakan faktor penting yang perlu dilakukan, sebagai upaya agar Anak tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selain pengawasan, faktor lain yang dilakukan dalam pelaksanaan pidana dan tindakan adalah pembimbingan dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan serta minat dan bakat Anak.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pidana peringatan antara lain berupa teguran, nasihat, wejangan, himbauan, atau anjuran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Pidana dengan syarat merupakan pidana yang harus dijalankan dalam masa percobaan selain syarat umum dan syarat khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Terapi dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" dalam ketentuan ini termasuk juga mengingatkan perkembangan jiwa Anak untuk dilaporkan.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah pelayanan yang sedapat mungkin disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak serta bertujuan untuk merehabilitasi Anak, memberikan efek jera, dan menimbulkan rasa empati, misalnya:
  • menemani lansia di panti jompo;
  • melakukan tugas administrasi ringan di kelurahan dan kecamatan;
  • membersihkan rumah ibadat; dan
  • mengajarkan keahliannya yang bersifat positif dan konstruktif kepada anak-anak lain.
Yang dimaksud dengan "pemerintah" antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Badan Narkotika Nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kebutuhan" adalah pelaksanaan pelayanan masyarakat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat Anak.

Yang dimaksud dengan "kondisi Anak" adalah pelaksanaan pelayanan masyarakat disesuaikan dengan jam sekolah Anak atau kondisi fisik Anak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini mencakup seluruh satuan kerja yang ada di bawah Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan sosial, pelayanan tenaga kerja, pelayanan pendidikan, dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakedaan, dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Makna "dan/ atau" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pendampingan jika dalam suatu daerah tidak terdapat Pekerja Sosial. Ketentuan ini berlaku juga untuk ketentuan dalam pasal-pasal berikutnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga pembinaan" adalah lembaga pembinaan selain LPKA, misalnya pesantren atau panti sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal yang memadai bagi Anak" adalah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, serta memberikan pelindungan bagi Anak, misalnya sesuai dengan syarat pembangunan tempat tinggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, adanya penataan ruang sesuai dengan fungsinya, dan bebas dari penyakit.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah LPKA dan LPKS.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penempatan Anak yang berusia 1.8 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun di LPKA dipisahkan dengan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menghindari adanya pengaruh yang tidak diinginkan bagi Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perampasan keuntungan dari barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, misalnya perampasan keuntungan dari barang yang menghasilkan perolehan yang dapat dinilai dengan uang untuk kebutuhan kehidupannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa" adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6839