PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

I. UMUM
 

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Peraturan Pemerintah. Penerimaan Negara Bukan Pajak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan penerimaan dari tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penegakan hukum termasuk yang berasal dari penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1
Ayat (6)
Cukup jelas.