PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/ 13 /PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM
 

Untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan pengaturan mengenai Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB. Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional yang tercermin dari siklus keuangan serta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk dampak perilaku prosiklikalitas.

Selain itu, seiring dengan upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (green economy), Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penerapan ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) yang merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan risiko lingkungan. Untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yaitu dengan berperan serta dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing).

Untuk itu, sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif, Bank Indonesia menetapkan perubahan ketentuan Uang Muka yang lebih ringan untuk KKB atau PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

   
II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal I
Angka 1
Pasal 23A
Cukup jelas.