LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 564 TAHUN 2022


PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

NO KOMPONEN BIAYA
A. BIAYA LANGSUNG
  1 Penyusutan Kendaraan
  2 Bunga Modal Kendaraan
  3 Biaya Pengemudi
    a. Penghasilan Pengemudi
    b. Jaket Pengemudi
    c. Helm Pengemudi dan Penumpang
    d. Sepatu Pengemudi
  4 Asuransi
    a. Asuransi Kendaraan
    b. Asuransi Pengemudi
    c. Asuransi Penumpang
  5 Pajak Kendaraan Bermotor
  6 Bahan Bakar Minyak (BBM)
  7 Ban
  8 Pemeliharaan dan Perbaikan
    a. Biaya Accu
    b. Biaya Service Kecil
    c. Biaya Service Besar
    d. Biaya Pemeliharaan Body
    e. Biaya Penggantian Suku Cadang
    f. Biaya cuci kendaraan
    g. Biaya Overhaul mesin
  9 Biaya Penyusustan Handphone
  10 Biaya Pulsa atau Kuota Internet
SUB TOTAL A
  11 Profit Mitra (Sub Total A x Prosentase Keuntungan Mitra)
SUB TOTAL B
B. BIAYA TIDAK LANGSUNG
  1. Biaya Sewa Penggunaan Aplikasi
     
TOTAL BIAYA JASA (Rp / Km)
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 564 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI


BESARAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI BERDASARKAN SISTEM ZONASI

1. Besaran Biaya Jasa Zona I :
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.250 s.d. Rp 11.500.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II :
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000 s.d & Rp 13.500.
3. Besaran Biaya Jasa Zona III:
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 s.d Rp 13.000.
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.