LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DENGAN APLIKASI


BESARAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI BERDASARKAN SISTEM ZONASI

1. Besaran Biaya Jasa Zona I :
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d. Rp 10.000.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II :
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 3.000 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 s.d Rp 12.000.
3. Besaran Biaya Jasa Zona III:
  a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 / km;
  b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600 / km; dan
  c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d Rp 10.000.
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

BUDI SETIYADI