Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000

PERUBAHAN PASAL 1,PASAL 3,PASAL 4,PASAL 8,PASAL,11,PASAL20,DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000

META KETERANGAN
Judul Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000
SubJudul PERUBAHAN PASAL 1,PASAL 3,PASAL 4,PASAL 8,PASAL,11,PASAL20,DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM
Jenis KEPMENAKERTRANS
Nomor 226
Tahun 2000
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 5 Oktober 2000
Publikasi NA
Penjelasan NA
POHON PERATURAN
  •  
    • KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR KEP-226/MEN/2000
      TENTANG
      PERUBAHAN PASAL 1,PASAL 3,PASAL 4,PASAL 8,PASAL,11,PASAL20,DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM
    • BATANG TUBUH
 
  • BAB I BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO.PER 01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM,DIUBAH SEBAGAI BERIKUT :
    • Bagian 1 Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per01/MEN/1999 yaitu:
      Istilah 'Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi". istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II (UMRTk.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota. istilah "Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR Tk.I)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), dan istilah "Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/Kota).
    • Bagian 2 Ketentuan Pasal 1 angka 2,angka 3, angka 4 dan angka 5, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    • Bagian 3 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    • Bagian 4 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    • Bagian 5 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  • BAB II KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.
TAGS
Ketenagakerjaan
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail