KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu mengatur jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.     
KEDUA : Jabatan Komisaris atau Direktur yang tidak mengurus personalia diizinkan untuk diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
KETIGA : Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam hal jabatan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan oleh pemberi kerja tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.     
KEEMPAT : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dan persyaratan jabatan dievaluasi paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah dimiliki oleh pemberi kerja dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.     
KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:     
   
a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.247/MEN/X/2011 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi;     
   
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan;     
   
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 463 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;     
   
d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 464 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;     
   
e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara;     
   
f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, Kreativitas, dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya;     
   
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman;     
   
h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 355 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah;     
   
i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 356 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil;     
   
j. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi;     
   
k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 358 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan;     
   
l. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya;     
   
m. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Peternakan;     
   
n. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kelompok Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;     
   
o. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur;     
   
p. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki;     
   
q. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman;     
   
r. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok dan Cerutu;     
   
s. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Gula; dan     
   
t. semua Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan daftar jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;     
  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Agustus 2019
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Dokumen: